Penyebab Bencana Banjir Bandang di Sumatera
Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera telah menjadi perhatian nasional hingga internasional. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga mengungkap kegagalan pemerintah dalam melindungi hutan serta menjaga ekosistem alam.
Berdasarkan laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut), bencana tersebut dipicu oleh kerusakan ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli). Wilayah ini dikenal sebagai hutan tropis terakhir di Sumatera Utara dan kaya akan flora serta fauna langka seperti orangutan tapanuli.
Risiko Tinggi untuk Bencana Banjir
Menurut dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatra Utara tahun 2022-2026, sebagian besar wilayah di Sumatera Utara berada dalam kategori risiko tinggi untuk bencana banjir dan tanah longsor. Hanya Kabupaten Samosir yang masuk dalam kategori risiko rendah.
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, menegaskan bahwa wilayah-wilayah terdampak ini membutuhkan kebijakan yang pro lingkungan untuk meminimalisir dampak bencana. Ia juga mengkritik narasi yang selalu menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab bencana. Faktanya, campur tangan manusia sangat signifikan.
Keterlibatan Pejabat dalam Bisnis Ilegal
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (15/12/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pejabat TNI dan Polri disebut terlibat dalam bisnis ilegal di hutan Sumatera. Hal ini menyebabkan kerusakan hutan yang akhirnya berujung pada banjir bandang dan tanah longsor.
Prabowo menyatakan bahwa dirinya sudah mengetahui siapa saja pejabat TNI dan Polri yang terlibat dalam aktivitas ilegal logging. Ia menegur Panglima TNI dan Kapolri untuk segera menindak aparat yang terlibat dalam penyelundupan kayu.
Kerugian Ekonomi dan Lingkungan
Penyelundupan kayu ilegal ini tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mendatangkan kerugian besar bagi ekonomi Indonesia. Menurut Prabowo, kebijakan negara yang gagal melindungi hutan menjadi salah satu penyebab utama bencana ini.
Selain itu, kegagalan negara dalam mengurus lingkungan telah menyebabkan krisis ekologis yang berujung pada bencana ekologis. Jaka menilai bahwa pemerintah atau pengambil kebijakan berperan besar atas bencana ekologis yang terjadi saat ini.
Perusahaan dan Izin Pemerintah
WALHI Sumut menduga kuat bahwa bencana yang terjadi diperparah oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di ekosistem Batang Toru. Laju deforestasi di wilayah ini sulit dibendung karena perusahaan-perusahaan melakukan penebangan pohon dengan berlindung di balik izin yang dikeluarkan pemerintah.
Korban Jiwa dan Kondisi Terkini
Sampai dengan hari Senin (14/12/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 1.030 jiwa dan korban hilang ada 206 orang. Jumlah ini berasal dari hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa jumlah korban jiwa bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin, menjadi 1.030 jiwa.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar