Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk mempercepat pembahasan skema divestasi saham PT Freeport Indonesia. Fokus utamanya adalah pemenuhan hak 10 persen saham Freeport bagi Orang Asli Papua (OAP). Arahan strategis ini muncul dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Kebijakan ini menandai babak baru dalam posisi tawar masyarakat lokal di tanah Papua dalam kepemilikan aset tambang terbesar di dunia tersebut. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menyatakan bahwa mandat ini kini telah masuk dalam kerangka anggaran nasional yang diprioritaskan.
"Masih dalam kerangka anggaran, ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua," ujarnya.
Untuk memastikan proses divestasi berjalan secara presisi, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai fasilitator utama. Kolaborasi dua kementerian ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan aspirasi daerah. Dengan demikian, peralihan saham tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
"Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran. Ini masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Bapak Mendagri dan Menteri ESDM ya," kata Velix.
Di sisi lain, respons cepat ditunjukkan oleh jajaran kepala daerah se-tanah Papua. Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyatakan akan segera mengonsolidasikan lima gubernur lainnya di wilayah Papua untuk merumuskan kesepakatan internal. Langkah konkret ini akan diawali dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus melalui perusahaan daerah (Papua Divestasi). Tujuannya adalah memastikan mekanisme pembagian saham berlangsung adil dan transparan bagi setiap provinsi baru di Papua.
"Ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi. Nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri ESDM bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," kata Mathius.
Hasil dari konsolidasi para gubernur tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembuatan kebijakan lanjutan. Sinergi antara ketegasan Presiden dan kesiapan para pemimpin lokal ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam menjawab isu keadilan ekonomi di Papua, sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam Bumi Cenderawasih dikelola secara berdaulat oleh dan untuk rakyat Papua sendiri.
Langkah-Langkah Penting dalam Proses Divestasi Freeport
-
Pembentukan Tim Fasilitator
Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM sebagai fasilitator utama dalam proses divestasi. Kedua menteri ini bertugas untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan aspirasi daerah agar tidak terjadi konflik atau hambatan dalam pelaksanaan. -
Konsolidasi Gubernur Papua
Gubernur Papua Mathius Fakhiri akan segera mengumpulkan lima gubernur lainnya di wilayah Papua untuk merumuskan kesepakatan internal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pandangan yang sama dalam proses pembagian saham. -
Pelaksanaan RUPS Khusus
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus akan diadakan melalui perusahaan daerah (Papua Divestasi). Tujuan dari RUPS ini adalah memastikan mekanisme pembagian saham berlangsung adil dan transparan. -
Laporan ke Pemerintah Pusat
Hasil konsolidasi gubernur akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembuatan kebijakan lanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Dampak Ekonomi Nyata bagi Masyarakat Papua
Proses divestasi saham Freeport tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Papua. Dengan kepemilikan saham yang lebih besar, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam yang dimiliki di tanah mereka.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat Papua bisa tercapai secara maksimal.
Kesimpulan
Kebijakan divestasi saham Freeport merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi masyarakat lokal di tanah Papua. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan para pemimpin daerah, diharapkan kebijakan ini dapat menciptakan solusi permanen dalam menjawab isu keadilan ekonomi di Papua. Dengan demikian, kekayaan alam Bumi Cenderawasih akan dikelola secara berdaulat oleh dan untuk rakyat Papua sendiri.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar