Perumahan sebagai Motor Ekonomi Nasional
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan papan, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri acara penandatanganan akad massal sebanyak 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bogor, pada Senin (29/9/2025).
Prabowo menyatakan komitmennya untuk menekan backlog kepemilikan rumah dengan target yang ambisius, yaitu sebanyak 3 juta unit rumah. Ia menegaskan bahwa perumahan bisa dan selalu menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, target tinggi tersebut diberikan agar dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan.
Kisah Inspiratif Angga dan Wawan
Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan kisah sukses dari pengusaha muda di sektor perumahan. Salah satunya adalah Angga, mantan office boy (OB) yang kini berhasil meraih omzet hingga Rp120 miliar per tahun dari bisnis properti. Ia menekankan bahwa Angga tidak menggunakan cara-cara ilegal seperti korupsi atau pencurian. Sebaliknya, ia membangun bisnisnya melalui kejujuran dan kerja keras.
"Putra Indonesia seperti Angga harus kita banggakan. Saya jenderal, saya hormat kepada kau. Saya percaya di mana-mana ada Angga-Angga dan Wawan-Wawan lain," ujar Prabowo sambil memberi hormat.
Menurut Prabowo, kisah ini menjadi bukti bahwa kejujuran, kerja keras, serta dukungan kebijakan pemerintah bisa melahirkan wirausaha baru di sektor perumahan.
Kebijakan Pendukung dalam Pengembangan Perumahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebutkan bahwa pemerintah telah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit, yang merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, suku bunga FLPP tetap dijaga pada level 5 persen agar tetap terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, pemerintah juga menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi, membebaskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta mempercepat proses perizinan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan subsidi.
Hingga 28 September 2025, BP Tapera mencatat realisasi KPR subsidi mencapai 183.058 unit atau 52,3 persen dari target dengan nilai penyaluran sebesar Rp22,72 triliun. Jumlah ini melibatkan 7.382 pengembang di 33 provinsi.
Rumah untuk Pejuang Kehidupan
Ara, yang juga hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa kehadiran negara nyata dalam memberikan rumah bagi kelompok rentan. Mulai dari tukang becak, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, penyandang disabilitas netra, hingga pekerja migran, semua mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah juga menyerahkan lima unit rumah untuk keluarga korban demonstrasi, termasuk keluarga almarhum Affan, seorang driver ojek online di Jakarta.
"Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan wajah-wajah pejuang kehidupan yang kini mendapat perlindungan negara," ujar Ara.
Atasi Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni
Selain FLPP, pemerintah juga meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 26,9 juta unit. Kuota BSPS direncanakan naik dari 45 ribu unit pada 2025 menjadi 400 ribu unit pada 2026.
Dengan kombinasi program FLPP dan BSPS, pemerintah berharap mampu menekan backlog kepemilikan rumah yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Selain itu, program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan industri turunan seperti semen, baja, kayu, transportasi, hingga tenaga kerja.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!