
Profil Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub
Bupati Halmahera Timur (Haltim), Ubaid Yakub, adalah seorang politikus Partai Gerindra yang lahir pada 27 Agustus 1969. Ia lahir di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Sejak tahun 2021 hingga 2030, ia telah memimpin daerah yang dikenal dengan pertambangan nikel tersebut selama dua periode.
Pendidikan dasar Ubaid Yakub dilakukan di SD Negeri Gotowasi, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Buli. Setelah itu, ia menamatkan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri Labuha. Setelah lulus SMA, pria yang dikenal sebagai politikus ulung ini melanjutkan studinya ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan lulus dengan gelar sarjana S1 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Alauddin pada tahun 1992.
Tidak cukup sampai disitu, Ubaid Yakub meneruskan pendidikan S2-nya di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta selama dua tahun, dan lulus pada tahun 2010.
Ia dikenal sebagai sosok yang Islami dengan menyandang posisi penting di salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Ia menjabat sebagai Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Maba sejak tahun 2015. Selain itu, ia juga menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Haltim dengan posisi jabatan Sekretaris Umum sejak tahun 2012.
Sebelum terjun ke dunia politik, Ubaid Yakub pernah menjabat beberapa posisi penting di Kabupaten Halmahera Timur. Mulai dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Prasekolah di Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Haltim pada tahun 2004 hingga 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga dari tahun 2011 hingga 2016. Setelah itu, ia menduduki posisi Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi pada periode 2016-2020. Pada tahun 2020, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
Namun, di balik semua kesuksesan yang telah ia capai, ternyata di masa kepemimpinan Ubaid Yakub belum mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Padahal, Kabupaten Halmahera Timur dikenal sebagai salah satu lumbung nikel di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Hal ini dinilai sebagai sebuah kegagalan oleh Ketua DPD LPKAN-RI PROJAMIN Provinsi Maluku Utara, Muksin Minggu. Saat berbincang dengan Journal Telegraf di Ternate, Kamis 6 November 2025, Muksin mengatakan bahwa kepopuleran sosok nahkoda Haltim itu tidak sejalan dan semulus harapan masyarakat.
"Beliau saya anggap gagal, karena seharusnya masyarakat Haltim itu sejahtera. Apalagi tambang ada disana, tapi faktanya yang saya temukan di lapangan adalah kesengsaraan masyarakat. Lahan rakyat dirampas, diambil paksa dan perusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Salah satu contoh saya ingin berikan bagaimana PT. STS, telah membuat warga Desa Pekaulang menderita karena tanah mereka tidak dibayar oleh perusahaan tambang tersebut hingga hari ini. Lalu, kemana sang bupati?" ungkap Muksin.
Pemahaman tentang Kegagalan Kepemimpinan
Beberapa isu yang muncul dalam penilaian Muksin meliputi:
- Perusakan lingkungan – Di banyak wilayah, aktivitas pertambangan nikel telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat setempat.
- Pembayaran lahan yang tertunda – Warga Desa Pekaulang mengeluh bahwa tanah mereka tidak dibayar oleh perusahaan tambang PT. STS hingga saat ini. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pengadaan lahan.
- Ketidakpuasan masyarakat – Meskipun ada sumber daya alam yang besar, masyarakat masih merasa tidak mendapatkan manfaat yang layak dari kebijakan pemerintah setempat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar