Peran dan Kontroversi Deddy Sitorus di Dunia Politik
Deddy Sitorus kini menjadi sorotan publik setelah ucapannya yang viral di media sosial. Seorang politisi PDI Perjuangan, ia menuai kontroversi karena menyebut rakyat biasa dengan istilah “rakyat jelata”. Ucapan tersebut diucapkan dalam sebuah acara televisi dan segera memicu kritik luas. Banyak warganet menilai pernyataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat.
Meski begitu, karier politik Deddy Sitorus tidaklah singkat. Ia merupakan anggota DPR RI yang sudah menjabat sejak 2019 dengan basis dukungan cukup besar. Selain aktif di dunia politik, Deddy juga dikenal memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang dalam advokasi sosial, buruh, serta lingkungan.
Karier Politik dan Kiprah di DPR
Deddy Yevri Hanteru Sitorus pertama kali terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Ia mewakili daerah pemilihan Kalimantan Utara. Pada periode pertamanya, ia meraih 34.709 suara dan menempati kursi di Komisi VI DPR RI. Komisi ini membidangi urusan perdagangan, investasi, dan BUMN.
Lima tahun kemudian, tepatnya pada Pemilu 2024, Deddy kembali dipercaya rakyat. Ia berhasil terpilih lagi dengan perolehan 59.335 suara. Sebagai politisi PDI Perjuangan, ia juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P. Deddy kerap tampil memberi pandangan terhadap isu politik nasional.
Belum lama ini, ia menilai wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah positif bagi politik nasional.
Kontroversi “Rakyat Jelata” yang Viral
Kontroversi bermula saat Deddy Sitorus menjadi narasumber di program televisi Metro TV berjudul Kontroversi. Pernyataannya kemudian viral Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, ia menolak membandingkan kehidupan anggota DPR dengan rakyat kecil. Deddy menyebut tukang becak dan buruh sebagai “rakyat jelata”.
Menurut Deddy, perbandingan tersebut adalah bentuk “sesat logika”. Namun ucapannya dinilai warganet merendahkan dan menciptakan jarak dengan masyarakat. Banyak kritik muncul karena istilah “rakyat jelata” dianggap sebagai diksi yang tidak pantas. Seorang pejabat publik diharapkan menghargai rakyat yang diwakili.
Selain itu, Deddy juga membela tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp 50 juta per bulan. Pernyataannya menuai perdebatan mengenai keadilan sosial. Meski kontroversial, Deddy tetap bertahan dengan pandangannya dan menyebut pernyataannya bukan bentuk merendahkan. Namun, warganet tetap menilai ucapannya bermasalah.
Latar Belakang Pendidikan dan Perjalanan Karier
Sebelum aktif di politik, Deddy mengenyam pendidikan dasar hingga SMA di Pematangsiantar. Ia lulus SMA Negeri 3 Pematangsiantar pada tahun 1988. Deddy kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Simalungun dan meraih gelar Sarjana Pertanian pada tahun 1996.
Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi S2 di Kingston University, Inggris. Tahun 2006 ia lulus dengan gelar Master of Arts. Sebelum masuk politik, ia aktif di berbagai organisasi sosial, buruh, dan lingkungan. Deddy juga mendirikan Koalisi Anti Utang pada tahun 2000.
Selain itu, ia pernah menduduki posisi komisaris independen di beberapa perusahaan, termasuk PTPN III dan PT Waskita Beton Precast.
Biodata Lengkap Deddy Sitorus
Nama Lengkap: Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
Tempat, Tanggal Lahir: 17 November 1970
Agama: Katolik
Partai Politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Daerah Pemilihan: Kalimantan Utara
Pendidikan:
SD Perguruan Kristen Kalam Kudus Pematangsiantar (1983)
SMP Negeri 4 Pematangsiantar (1986)
SMA Negeri 3 Pematangsiantar (1988)
Sarjana Pertanian, Universitas Simalungun (1996)
* Master of Arts Political Communication Advocacy & Campaigning, Kingston University (2006)
Pengalaman:
Komisaris Independen di PTPN III, PT Waskita Beton Precast, PT Berkah Multi Cargo
Peneliti
* Aktivis Sosial dan Buruh
Deddy Sitorus adalah politisi PDI Perjuangan yang menjabat anggota DPR RI sejak 2019. Meski berprestasi, ucapannya tentang “rakyat jelata” memicu kontroversi luas. Perjalanan kariernya menunjukkan kiprah panjang dalam advokasi sosial dan politik. Namun, sorotan publik kini menuntutnya lebih berhati-hati dalam memilih kata. Sebagai wakil rakyat, pernyataan Deddy akan selalu diawasi. Kontroversinya memberi pelajaran penting tentang komunikasi politik yang sensitif terhadap rakyat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!