Profil Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota alias Pemkot Bandung 2025 pada Rabu (10/12). Selain Erwin, seorang anggota DPRD Kota Bandung periode 2024-2029 Rendiana Awangga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

“Berdasarkan dua alat bukti yang cukup, penyidik meningkatkan status penyidikan dan menetapkan dua tersangka, yaitu saudara E (Erwin) dan saudara RA (Rendiana Awangga),” kata Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo dalam konferensi pers di Bandung, Rabu.

Irfan menuturkan, kasus yang menjerat Erwin berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta paket pengadaan barang dan jasa serta paket pekerjaan yang menguntungkan pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan mereka. “Yang bersangkutan diduga menyalahgunakan kekuasaan meminta paket barang dan jasa, paket pekerjaan yang menguntungkan secara hukum pihak terafiliasi,” katanya.

Irfan menyebut penyidikan masih berkembang, dan tak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka lainnya. Kendati demikian, Erwin dan Rendiana belum ditahan karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perlunya persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penahanan terhadap kepala daerah ataupun wakil kepala daerah.

Profil Wakil Wali Kota Bandung Erwin

Melansir laman resmi Pemprov Jawa Barat, Erwin menjadi Wakil Wali Kota Bandung periode 2025–2030 bersama Muhammad Farhan. Pria kelahiran Bandung 18 Mei 1972 itu menempuh pendidikan di SD Cikadut dan SD Cikutra V, kemudian melanjutkan ke SMP Santa Maria dan SMA Yodhatama. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), kemudian melanjutkan studi Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus). Saat ini, ia menempuh program doktoral Ilmu Pendidikan di Uninus.

Erwin aktif sebagai pengusaha selama 1991-2011. Sebelum menjadi Wakil Wali Kota, ia sempat menduduki kursi anggota DPRD Kota Bandung dan bertugas di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat pada 2019. Erwin juga diketahui aktif di sejumlah organisasi, di antaranya Pembina Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, Ketua Pagar Nusa Kota Bandung, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat, Ketua DPC PKB Kota Bandung (tiga periode), Ketua Forum RW Kelurahan Babakansari dan Kecamatan Kiaracondong.

Kontroversi dan Penyelidikan

Penetapan Erwin sebagai tersangka menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan kalangan politik. Banyak pihak mengecam tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, pihak kejaksaan menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti-bukti yang cukup.

Selain itu, penyidik juga sedang memeriksa beberapa saksi dan pihak terkait lainnya. Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Erwin dan Rendiana. Dalam waktu dekat, pihak kejaksaan kemungkinan besar akan merilis hasil penyelidikan lebih lanjut.

Dampak terhadap Pemkot Bandung

Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas pemerintahan di Kota Bandung. Wakil Wali Kota yang juga merupakan tokoh politik ternama, kini harus menghadapi dugaan pelanggaran hukum. Hal ini bisa memengaruhi kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan setempat.

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa kasus ini bisa menjadi contoh penting bagi para pejabat publik untuk menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, banyak masyarakat menantikan proses hukum yang adil dan transparan agar tidak terjadi kesan diskriminasi atau intervensi politik.

Langkah Berikutnya

Dalam waktu dekat, pihak kejaksaan akan terus memperluas penyelidikan dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini diperiksa secara lengkap. Selain itu, pihak berwenang juga akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum lanjutan, termasuk penahanan jika diperlukan.

Pemantauan terhadap kasus ini akan terus dilakukan oleh lembaga-lembaga otoritas dan media massa. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang.