
Polemik Undangan Pernikahan dengan Kop BNPB
Beberapa waktu lalu, Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjadi sorotan publik setelah beredarnya surat undangan rapat persiapan pernikahan anaknya yang menggunakan kop resmi BNPB. Surat tersebut ditujukan kepada panitia internal dan eksternal yang membantu wedding organizer (WO). Penggunaan simbol institusi negara dalam urusan pribadi memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Pihak BNPB segera memberikan penjelasan mengenai kejadian ini. Mereka menegaskan bahwa tidak ada anggaran negara yang digunakan dalam acara tersebut. Rapat diselenggarakan di luar jam kerja karena keterbatasan waktu sang jenderal yang sibuk menangani bencana nasional. Selain itu, penggunaan kop BNPB dalam undangan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan koordinasi antara panitia dan WO.
Fungsi dan Tugas BNPB
BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk:
- Mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara nasional
- Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana, baik saat pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca-bencana
- Melaksanakan penanganan darurat bencana secara langsung jika diperlukan
Dasar hukum pembentukan BNPB adalah Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008. Sebelumnya, BNPB merupakan pengganti dari Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana).
Tugas utama BNPB meliputi:
- Menyusun dan menetapkan pedoman penanggulangan bencana
- Mengkoordinasikan instansi pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat
- Melakukan pendidikan, pelatihan, dan simulasi kebencanaan
- Menyalurkan bantuan logistik dan dana darurat
- Menyampaikan informasi bencana kepada publik
Saat ini, BNPB dipimpin oleh Letjen TNI Suharyanto, seorang perwira tinggi TNI AD yang dikenal aktif turun langsung ke lokasi bencana. Dia memimpin BNPB sejak 17 November 2021.
Penjelasan dari Sekretaris Utama BNPB
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, membenarkan adanya surat undangan pernikahan berkop BNPB yang ditujukan kepada jajaran internal dan pihak eksternal. Ia menjelaskan bahwa undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang telah ditentukan oleh Letjen TNI Suharyanto. Termasuk juga angkatan beliau dan polisi.
Rapat tersebut digelar untuk membantu WO dalam merencanakan acara pernikahan anak Suharyanto. Agenda rapat adalah untuk memperkenalkan seluruh panitia dari unsur internal BNPB, Polri, dan TNI angkatan Suharyanto. Penggunaan kop BNPB diklaim berkaitan dengan keterbatasan waktu Kepala BNPB, yang sibuk menangani banjir, longsor, dan karhutla.
Panitia dibentuk untuk mempermudah koordinasi dengan WO agar dapat memilah para tamu undangan saat acara diselenggarakan. Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa tidak ada anggaran negara yang keluar untuk kepengurusan ini. Ia memahami betul tentang penggunaan anggaran negara.
Aturan Penggunaan Kop Surat Lembaga Negara
Ada aturan resmi yang mengatur penggunaan kop surat lembaga negara, yaitu:
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kop Surat dan Cap Dinas di Lingkungan BKN
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Kop surat lembaga negara hanya digunakan untuk naskah dinas resmi seperti surat tugas, surat keputusan, surat edaran, dan nota dinas. Penggunaannya untuk kepentingan pribadi atau non-dinas tidak dibenarkan dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan simbol negara.
Beredarnya undangan pernikahan anak pakai Kop BNPB menimbulkan kesan bahwa kegiatan pribadi didukung oleh institusi negara. Hal ini berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan etika administrasi publik. Dapat menjadi dasar pemeriksaan internal atau etik, terutama jika menimbulkan polemik publik.
Profil Letjen TNI Suharyanto
Letjen TNI Suharyanto menjabat sebagai Kepala BNPB sejak 17 November 2021, menggantikan Letjen TNI Ganip Warsito. Lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1989 ini berasal dari kecabangan Infanteri, dengan pengalaman panjang di Kostrad.
Pangkat terakhir: Letnan Jenderal TNI. Riwayat jabatan penting termasuk Pangdam V/Brawijaya (2020–2021), Sekretaris Militer Presiden (2019–2020), Kasdam Jaya, Danrem 051/Wijayakarta, Dandim Surabaya Selatan, serta pernah menjabat di Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai Direktur Kontra Separatisme.
Ia mendapatkan berbagai penghargaan, seperti Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi, Satyalancana Kesetiaan dan Dharma Nusa. Letjen TNI Suharyanto lahir pada 8 September 1967, di Cimahi, Jawa Barat. Ia menikah dengan Ny. Ervianti Rahmasari dan memiliki dua putri. Ia dikenal sebagai figur militer yang disiplin, berpengalaman, dan aktif dalam penanganan bencana nasional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!