Puan: Reformasi Perlu Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Polri

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Puan Maharani Menilai Reformasi Kepolisian Harus Berdampak pada Kepercayaan Publik

Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa keberhasilan reformasi kepolisian dapat diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ia menyatakan bahwa reformasi tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Puan menjelaskan bahwa perubahan harus mencakup berbagai aspek, termasuk budaya organisasi, pola rekrutmen, hingga peningkatan integritas aparat di lapangan. Menurutnya, reformasi yang efektif akan membawa Polri semakin dipercaya oleh publik. Hal ini menjadi indikator utama keberhasilan dari proses reformasi tersebut.

"Reformasi harus membawa Polri semakin dipercaya publik. Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya," ujar Puan dalam sebuah pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ia menekankan bahwa perbaikan di tubuh kepolisian tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Perubahan harus melibatkan baik internal maupun eksternal. Transformasi dari dalam hingga luar harus dilakukan untuk memastikan perbaikan yang optimal dan bermanfaat bagi bangsa serta negara.

"Transformasi dari dalam sampai keluar harus dilakukan untuk perbaikan yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja memberikan masukan, asal semangatnya sama: untuk perbaikan bangsa dan negara," tegas Puan.

Kepolisian sebagai institusi hukum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, reformasi Polri merupakan agenda jangka panjang yang memerlukan pengawasan ketat selama pelaksanaannya.

"Intinya kita semua punya tanggung jawab bersama untuk memperbaiki. DPR akan mendukung langkah-langkah yang memang terbukti memberikan manfaat bagi bangsa," ujar Puan.

Masalah Utama dalam Penegakan Hukum

Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menjelaskan bahwa ada tiga hal yang perlu diperbaiki dalam konteks penegakan hukum, yaitu aturannya, aparatnya, dan budaya. Dalam diskusi dengan sejumlah elite Polri, ia mengidentifikasi tiga hal yang perlu dievaluasi, yakni struktur, kultur, dan instrumen.

"Nah struktural ini udah jadi, enggak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturnya sudah selesai dan ada sudah undang-undang yang mengatur," ujar Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025).

Menurut Mahfud, instrumen terkait kepolisian sudah cukup baik. Banyak aturan yang telah disusun dan terbukti bagus dalam isinya. Namun, masalah utama yang masih ada adalah kultural. Ia menilai bahwa Polri kehilangan kultur dan budaya pengabdian yang seharusnya dimiliki.

"Masalahnya kultural ini, polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah sehingga saya enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih? sudah ada semua di undang-undang," ujar Mahfud.

Kultur buruk yang terjadi di lingkungan kepolisian dinilai oleh masyarakat sebagai penyebab kurangnya meritokrasi di institusi tersebut. Dampaknya, orang-orang yang baik sering kesulitan untuk naik jabatan karena harus bergantung pada kedekatan atau bahkan bayaran.

"Tapi kulturnya kok buruk, kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membeking ini, yang terpenting tidak ada meritokrasi. Sehingga orang-orang baik itu susah, siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar," ujar Mahfud.

Mahfud Siap Bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian

Mahfud sendiri menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan kesediaannya langsung kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat bertemu pada Selasa (16/9/2025).

"Nah di situlah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri," ujar Mahfud.