Puluhan Pemimpin Dunia Akui Palestina, AS dan Israel Tetap Menolak

Pemimpin Dunia Berkumpul di PBB untuk Mendukung Pengakuan Palestina

Puluhan pemimpin dari berbagai negara berkumpul di New York dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (22/9/2025). Acara ini menjadi momen penting dalam upaya mencapai pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Langkah ini menandai perubahan besar dalam diplomasi internasional setelah hampir dua tahun perang Gaza yang terus memicu ketegangan antara Israel dan Palestina.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina dalam pertemuan bersama Arab Saudi. Keputusan ini menjadi langkah penting yang memberi harapan bagi rakyat Palestina, meski diperkirakan tidak langsung mengubah situasi di lapangan. Meskipun begitu, pengakuan ini menjadi indikasi bahwa semakin banyak negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Di sisi lain, pemerintahan Israel yang paling ekstrem dalam sejarah menolak keras adanya negara Palestina. Mereka tetap melanjutkan operasi militer terhadap Hamas di Gaza pasca serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Situasi ini memicu kecaman internasional, dengan laporan bahwa lebih dari 65.000 warga Palestina telah tewas menurut otoritas kesehatan setempat.

Beberapa pekan terakhir, pasukan Israel bahkan meluncurkan serangan darat besar-besaran ke Kota Gaza dengan sedikit kemungkinan adanya gencatan senjata. Dalam pidatonya di PBB, Macron menekankan pentingnya membuka jalan menuju perdamaian. Ia menyampaikan bahwa semua pihak harus melakukan segala upaya untuk menjaga peluang solusi dua negara, sehingga Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan secara damai dan aman.

Namun, Israel menilai bahwa pengakuan tersebut justru akan menghambat proses perdamaian. Beberapa tokoh dunia seperti Presiden Turki Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan pandangan mereka dalam forum tersebut.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang pemerintahannya telah mengakui Palestina sejak 2024, menilai gelombang pengakuan terbaru ini sangat penting. Ia menyebutkan bahwa dua negara anggota tetap Dewan Keamanan, Inggris dan Prancis, kini mengakui Palestina. Selain itu, sebagian besar negara Barat pun sudah menyatakan hal yang sama.

Macron juga merancang kerangka pembaruan bagi Otoritas Palestina, di mana Prancis siap membuka kedutaan besar bergantung pada syarat-syarat seperti reformasi, gencatan senjata, serta pembebasan seluruh sandera Israel yang masih ditahan Hamas di Gaza.

Sebelum Sidang Umum PBB, sejumlah negara Eropa seperti Luksemburg, Malta, Belgia, dan Monako ikut bergabung dengan mayoritas besar dari 193 anggota PBB yang sudah lebih dulu mengakui Palestina. Janji Macron sejak Juli lalu menjadi pemicu gelombang dukungan terbaru. Inggris, Kanada, dan Australia pun kemudian menyatakan hal serupa dan secara resmi mengumumkan pengakuan mereka pada Minggu lalu.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas lewat sambungan video menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya. Ia tidak bisa hadir karena visa AS ditolak. Abbas juga menegaskan komitmen reformasi dan penyelenggaraan pemilu dalam waktu setahun setelah gencatan senjata.

Saat ini, Palestina hanya berstatus pengamat di PBB tanpa hak suara. Karena itu, meski semakin banyak negara mengakui kemerdekaannya, status keanggotaan penuh tetap membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan, di mana Amerika Serikat memiliki hak veto.

Solusi dua negara sebelumnya menjadi dasar proses perdamaian yang dipimpin AS melalui Perjanjian Oslo 1993, namun kini semakin ditolak kedua belah pihak dan nyaris mati suri. Tidak ada pembicaraan resmi mengenai solusi dua negara sejak 2014. AS dan Israel pun memboikot pertemuan tersebut.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan Israel baru akan merespons setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali dari kunjungan ke Washington dan bertemu Presiden AS Donald Trump pada 29 September. Menurut Netanyahu, kampanye militer tidak akan berhenti sebelum Hamas hancur. Ia menolak pengakuan negara Palestina, sejalan dengan sikap AS yang menilai langkah tersebut hanya akan memperburuk keadaan.

Dengan intensitas serangan Israel ke Gaza yang meningkat serta aksi kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, banyak negara menilai saat ini menjadi momen terakhir untuk bertindak sebelum peluang solusi dua negara benar-benar hilang.