Purbaya Akan Hapus Tunggakan BPJS Rp20 Triliun, Ini Syaratnya

Penanganan Tunggakan BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Pengumuman ini disampaikan setelah rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, yang berlangsung pada Rabu (22/10/2025). Rencana tersebut menjadi bagian dari persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk tahun 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa laporan pendahuluan terkait pemutihan tunggakan telah disampaikan ke Menkeu sebelumnya. Anggaran yang diperlukan untuk proses pemutihan diperkirakan mencapai sekitar Rp20 triliun. "Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski demikian, Purbaya belum memberikan rincian lebih lanjut tentang jumlah orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan terkena pemutihan. Namun, ia menyampaikan beberapa hal terkait perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan kepada Dirut BPJS Kesehatan.

Perbaikan Tata Kelola BPJS Kesehatan

Salah satu isu yang dibahas adalah inefisiensi dalam penggunaan alat medis. Purbaya mencontohkan adanya peraturan yang mewajibkan rumah sakit memiliki alat bantu pernapasan ventilator, meskipun saat ini situasi pandemi telah berlalu. Ia menyebutkan bahwa beberapa pasien masih diwajibkan menggunakan ventilator hanya karena alat tersebut sudah dibeli.

"Jadi yang kayak gitu-gitu nanti saya minta mereka assess alat mana yang harus dibeli, alat mana yang enggak harus dibeli," jelas Purbaya. Ia menilai kebijakan ini menyebabkan inefisiensi dan meningkatkan tagihan klaim BPJS Kesehatan.

Tanggapan Direktur Utama BPJS Kesehatan

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan akan ditujukan kepada penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri dan kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.

Ali juga menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar pemutihan ini turut menyasar kepada penunggak tagihan BPJS kelas 3, yaitu kelas paling bawah yang saat ini masih membayar secara mandiri. Namun, ia menekankan bahwa pihaknya tidak ingin pemutihan ini disalahgunakan.

"Nah ini yang sebetulnya belum diputuskan, tetapi yang jelas itu kalau BPJS ingin istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi enggak disalahgunakan," ujarnya.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Beberapa langkah penting diperlukan untuk memastikan bahwa pemutihan ini dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Salah satunya adalah evaluasi terhadap alat-alat medis yang digunakan oleh rumah sakit. Selain itu, diperlukan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses ini.

Selain itu, perlu adanya sistem pelacakan dan pengawasan yang ketat agar tidak ada penyalahgunaan dalam penerapan pemutihan ini. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan.