Purbaya Menolak Insentif Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN

Penolakan Insentif Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menolak memberikan insentif pajak terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permintaan ini diajukan oleh Danantara kepada Kementerian Keuangan. Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (19/12), Purbaya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan insentif pajak tersebut.

"Secara umum, kami tidak akan memberikan insentif pajak untuk aksi korporasi BUMN," ujar Purbaya. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan diskusi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dari hasil diskusi tersebut, ditemukan adanya unsur komersialisasi dalam permintaan insentif pajak tersebut.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa yang dibutuhkan dalam aksi korporasi BUMN adalah kemudahan saat melakukan konsolidasi agar terjadi peningkatan nilai tambah. Namun, sering kali perusahaan menghadapi tantangan terkait nilai buku versus nilai pasar dari asetnya ketika melakukan konsolidasi.

"Ketika mereka melakukan konsolidasi, sering kali muncul capital gain, dan pajak capital gain ini menjadi hambatan," kata Febrio. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur pengenaan pajak terhadap nilai buku dalam proses konsolidasi yang bisa dilakukan lebih dari satu tahun.

"Jadi bukan insentif, tetapi kami memastikan bahwa mereka tetap membayar pajak sesuai capital gain. Namun, kami memberikan pengaturan sehingga pajak tidak dibayarkan langsung dalam satu tahun, melainkan disebarkan sesuai dengan depresiasi aset ke depan," jelas Febrio.

Febrio juga mengakui bahwa ada beberapa permintaan insentif pajak yang diajukan oleh Danantara terkait BUMN. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan pajak yang berbeda antara BUMN dengan korporasi lainnya.

"Karena BUMN, khususnya Danantara sekarang, adalah perusahaan yang komersial. Kami harapkan mereka dapat menciptakan value added yang lebih besar," tambahnya.

Usulan insentif pajak oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, disampaikan saat rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (3/12). Tujuan dari insentif tersebut adalah untuk mendukung pengembangan BPI Danantara ke depan.

Tantangan dalam Proses Konsolidasi BUMN

Proses konsolidasi BUMN sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penghitungan nilai aset dan pajak yang terkait. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Perbedaan nilai buku dan nilai pasar: Saat melakukan konsolidasi, perusahaan sering menghadapi kesenjangan antara nilai buku dan nilai pasar dari aset yang dimiliki.
• Capital gain: Ketika nilai pasar melebihi nilai buku, terjadi capital gain yang harus dikenakan pajak.
• Pengaturan pajak: Pemerintah telah membuat aturan untuk mengatur pajak capital gain agar tidak dibayarkan secara langsung dalam satu tahun, tetapi dibagi sesuai depresiasi aset.

Peran Danantara dalam Pengembangan BUMN

Danantara sebagai BPI memiliki peran penting dalam mengembangkan BUMN. Namun, pemerintah menekankan bahwa BUMN harus beroperasi secara komersial dan tidak mengharapkan perlakuan istimewa dalam hal pajak.

• Komersialisasi BUMN: BUMN sekarang diharapkan dapat beroperasi secara mandiri dan menciptakan nilai tambah.
• Tidak ada insentif pajak: Pemerintah tidak akan memberikan insentif pajak yang berbeda antara BUMN dan korporasi lainnya.
• Peningkatan value added: Pemerintah berharap BUMN mampu meningkatkan nilai tambah melalui operasional yang efisien dan efektif.

Kesiapan BUMN dalam Menghadapi Tantangan

Beberapa BUMN telah melakukan persiapan untuk menghadapi tantangan dalam konsolidasi dan pengembangan bisnis. Contohnya:

• 20 Emiten BUMN Gelar RUPBLB Akhir Tahun: Beberapa BUMN seperti TINS, BMRI, hingga PGAS telah merencanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPBLB) di akhir tahun.
• PTPP Bocorkan Progres Merger BUMN Konstruksi: Proses merger antara BUMN konstruksi sedang berlangsung, meski hanya sekitar 50% sudah siap.

Dengan berbagai tantangan dan upaya yang dilakukan, BUMN diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.