Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan peningkatan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebaliknya, strategi yang diambil adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan. Langkah-langkah ini dilakukan agar penerimaan pajak bisa meningkat secara alami tanpa harus menaikkan tarif.
Pada Agustus 2025, penerimaan pajak baru terkumpul sebesar Rp 1.135,4 triliun atau masih mencapai 54,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2.189,3 triliun. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp 1.196,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mencapai target yang diharapkan.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah kebijakan penempatan dana pemerintah di sistem perbankan sebesar Rp 200 triliun. Menurut Menteri Keuangan, langkah ini akan mulai terasa pada kuartal terakhir 2025. Penambahan likuiditas ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga penerimaan pajak juga meningkat.
“Ketika nanti dampak dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuiditas sistem itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama, otomatis pajaknya juga akan lebih baik,” ujar Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa.
Menurutnya, peningkatan pendapatan pajak tidak dilakukan dengan menaikkan tarif, tetapi dengan mendorong aktivitas ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, masyarakat akan lebih mudah membayar pajak karena mereka merasa lebih nyaman.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menargetkan penagihan kepada 200 penunggak pajak besar yang statusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Potensi penerimaan dari penagihan tersebut mencapai Rp 50–60 triliun. Menteri Keuangan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan eksekusi terhadap penunggak pajak tersebut.
“Kita mau kejar dan eksekusi. Itu targetnya sekitar Rp 50 sampai 60 triliun rupiah dalam waktu dekat yang akan kita tagih dan mereka enggak akan bisa lari,” tegasnya.
Untuk memperkuat penegakan hukum, Kemenkeu akan bekerja sama dengan lembaga seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pertukaran data dengan kementerian dan lembaga lain pun dilakukan untuk mempermudah proses penagihan.
Selain itu, Kemenkeu juga mempercepat perbaikan sistem Coretax agar lebih efektif dalam mendukung administrasi perpajakan. Menteri Keuangan mengaku akan membawa tenaga ahli dari luar untuk memperbaiki permasalahan teknis dalam waktu cepat.
Langkah lain yang menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Menteri Keuangan telah memanggil sejumlah marketplace besar, seperti Tokopedia, Bukalapak, hingga Blibli, agar tidak lagi mengizinkan penjualan barang ilegal. Ia menegaskan bahwa pemerintah sudah mengantongi daftar penjual hingga pemasok rokok ilegal.
“Siapa pun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” kata Menteri Keuangan.
Dengan program quick win yang disiapkan mulai dari stimulus likuiditas, penagihan pajak besar, penegakan hukum, pertukaran data, perbaikan Coretax, hingga patroli rokok ilegal, Menteri Keuangan optimistis penerimaan pajak dapat meningkat tanpa harus menaikkan tarif.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!