Sekolah Rakyat Terus Bertambah, Tantangan dan Harapan dari Daerah
Sebanyak 100 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi secara bertahap sejak 14 Juli 2025. Kini jumlahnya telah meningkat menjadi 165 titik. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap program pendidikan yang digagas oleh pemerintah.
Ke depan, target penambahan jumlah Sekolah Rakyat akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah rapat kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025), Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa pihaknya masih membuka peluang bagi setiap bupati, walikota, atau gubernur yang ingin mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kita masih membuka. Siapapun yang mau mengusulkan, kita siap menerima," ujar Agus Jabo. Ia juga menekankan bahwa para kepala daerah tidak hanya mengajukan usulan, tetapi juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Namun demikian, Agus Jabo menjelaskan bahwa Kemensos tidak memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah Sekolah Rakyat yang akan beroperasi. Semua keputusan tergantung pada arahan Presiden, yang telah menetapkan target sebanyak 500 Sekolah Rakyat.
"Perintah Pak Presiden adalah setiap Pemda harus memiliki minimal satu Sekolah Rakyat," jelasnya. Menurut Agus Jabo, setiap Sekolah Rakyat permanen akan mampu menampung hingga 1.000 murid, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Program ini dirancang untuk mengentaskan rantai kemiskinan dengan memprioritaskan anak-anak SD. "Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan sejak dini," tambah Agus Jabo.
Selain itu, Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki karakter agama, kebangsaan, dan sosial. Mereka juga diharapkan memiliki keterampilan agar bisa bekerja setelah lulus, terutama bagi siswa SMA yang tidak melanjutkan studi.
"Pendidikan vokasi akan diberikan di tingkat SMA, sehingga mereka bisa memiliki keterampilan yang berguna," ujarnya.
Menyikapi hal ini, anggota Komite III Aji Mirni Mawarni menyatakan dukungan kuat terhadap program Sekolah Rakyat. Anggota DPD Dapil Kalimantan Timur ini berharap dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Kami mohon, jika ada Sekolah Rakyat yang akan beroperasi maupun yang sudah beroperasi, mohon kami bisa dilibatkan supaya bisa membantu program pemerintah. Masih banyak daerah yang belum memiliki sekolah seperti ini," ujar Mawarni.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Sewitri, anggota Komite III Dapil Riau. Ia menyebut, para bupati dan walikota di wilayahnya siap berpartisipasi mensukseskan program Sekolah Rakyat.
"Di Riau ada 12 kabupaten/kota, dan saat ini baru satu yang memiliki Sekolah Rakyat. Namun, seluruh kepala daerah siap mendukung program Bapak Presiden. Lahan dan gedung sudah siap, tinggal tindak lanjut dari Kemensos dan pemerintah pusat," kata Sewitri.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!