Refleksi Hari Statistik Nasional

Peran Statistik dalam Pembangunan dan Kehidupan Sehari-hari

Setiap tanggal 26 September, kita tidak hanya merayakan Hari Statistik Nasional, tetapi juga melihat kembali angka-angka yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Angka-angka ini menjadi cerminan nyata tentang bagaimana suatu wilayah berkembang, bertahan, dan beradaptasi.

Pada tahun 2024, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 5,03 persen, sama dengan tingkat pertumbuhan nasional. Nilai PDRB mencapai Rp663,96 triliun, sementara pendapatan per kapita mencapai Rp75,13 juta. Di triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi bahkan meningkat menjadi 5,42 persen (y-on-y). Inflasi pun relatif terkendali, hanya 1,20 persen di akhir tahun 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional.

Di sisi lain, sektor pertanian juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sawah-sawah di Sumatera Selatan menghasilkan surplus beras sebesar 1,63 juta ton. Kopi robusta menyumbang seperempat produksi nasional, sedangkan karet menyumbang lebih dari 28 persen produksi nasional. Angka-angka ini bukan sekadar data yang tercantum dalam laporan resmi, tetapi gambaran nyata tentang aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Angka harga cabai dan beras di pasar memengaruhi isi dompet rumah tangga, angka kendaraan yang semakin padat di jalan-jalan kota Palembang, jumlah lulusan sekolah yang mencari peluang kerja, hingga luas kebun karet, sawit, dan kopi di desa-desa, semua itu adalah potongan cerita yang dirangkai oleh statistik. Pertanyaannya sederhana: sejauh mana angka-angka tersebut benar-benar membantu kita memahami kehidupan, membuat keputusan, dan menyiapkan masa depan bersama?

Tema Hari Statistik Nasional tahun ini adalah “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju”. Tema ini mengandung janji besar bahwa data tidak hanya berada di meja kerja, tetapi juga bergerak hingga ke rumah, ke ladang, ke sekolah, dan ke pasar. Statistik seharusnya hadir dalam pilihan-pilihan nyata, seperti kapan petani menjual hasil panennya, bagaimana kota mengatur lalu lintasnya, atau bagaimana sekolah menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan zaman.

Sejarah Statistik di Indonesia

Kegiatan statistik di Indonesia dimulai dari sebuah kantor kecil di Bogor pada tahun 1920, lalu pindah ke Batavia dengan nama Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS) pada 1924. Di sinilah Sensus Penduduk pertama digelar pada tahun 1930, mencatat populasi sebesar 60,7 juta jiwa di Hindia Belanda. Masa Jepang (1942–1945) membuat statistik dipakai untuk logistik perang, tetapi hal ini justru menegaskan pentingnya angka sebagai dasar pengambilan keputusan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, lembaga ini dinasionalisasi menjadi KAPPURI dengan Abdul Karim Pringgodigdo sebagai pimpinan pertama, lalu berevolusi menjadi Kantor Pusat Statistik (1950) dan Biro Pusat Statistik (1957), menandai peran statistik sebagai fondasi awal republik muda.

Pada dekade 1960-an, statistik semakin erat dengan denyut pembangunan. Sensus Penduduk 1961 berhasil memastikan seluruh warga terhitung. Data itu mengungkap bahwa 65 persen penduduk terkonsentrasi di Jawa, menjadi dasar kebijakan pemerataan. Seiring waktu, organisasi pun berubah: dari KPS, Biro Pusat Statistik, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1997, yang diperkuat UU No.16/1997. Perubahan ini menandai pergeseran dari sekadar catatan administratif menuju navigasi pembangunan bangsa.

Survei semakin beragam, teknologi komputer mulai digunakan, dan koordinasi antarinstansi diperkuat untuk menghasilkan data konsisten—sebagai kompas bagi arah kebijakan nasional.

Transformasi Statistik di Era Digital

Memasuki abad ke-21, BPS bertransformasi ke era digital. Sumber data baru seperti citra satelit, transaksi digital, dan sensor mobile dimanfaatkan, sejalan dengan inisiatif Satu Data Indonesia. Sensus Penduduk 2020 bahkan memadukan metode daring dan perangkat mobile, sebuah langkah besar dari sensus kertas sebelumnya.

Kini, sistem statistik terhubung hingga daerah, data diolah lebih cepat, dan publik dapat mengakses lewat portal terbuka. Tantangan tetap ada, baik dari kualitas data maupun keamanan data, namun inovasi terus dilakukan.

Sejak awal hingga kini, arah statistik Indonesia tetap sama: menghadirkan gambaran jujur tentang negeri ini, agar kita melangkah bukan dalam gelap, melainkan berbekal peta yang akurat.

Integrasi Data Tunggal di Sumatera Selatan

Hampir seabad sejak berdirinya kantor statistik pertama, semangat menjadikan angka sebagai penunjuk jalan tetap menyala. Langkah terbaru di Sumatera Selatan menjadi contoh nyata. Pada bulan September 2025, Pemerintah Provinsi bersama BPS RI menandatangani nota kesepakatan untuk mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke dalam perencanaan pembangunan.

Satu data resmi akan menjadi landasan semua program, menghindari tumpang-tindih dan perbedaan angka dari berbagai sumber. Amanat ini sejalan dengan pesan nasional bahwa data adalah navigasi pembangunan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan, mengendalikan inflasi, dan menurunkan stunting.

DTSEN dibangun dengan konsep by name, by address sehingga setiap individu tercatat lengkap, sementara pemerintah daerah menyediakan data awal yang dikelola dan diperbarui BPS secara berkala. Inisiatif ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi peta baru yang detail hingga ke tingkat desa.

Bayangkan sebuah desa terpencil yang sebelumnya jarang tersorot, kini muncul datanya dalam sistem tunggal. Dengan satu data, pertanyaan mendasar seperti berapa anak usia sekolah yang belum bersekolah, bagaimana kondisi pekerjaan penduduk, berapa rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni, atau siapa saja yang memiliki usaha kecil, dapat dijawab cepat dan akurat.

Data kesehatan, termasuk disabilitas, juga tercatat, sehingga potret sosial-ekonomi masyarakat dapat terlihat utuh dan menyeluruh. DTSEN ibarat menyatukan kepingan informasi dari wilayah tepian sungai hingga perbukitan, dari kota besar hingga dusun kecil, menjadi gambaran utuh tentang kondisi Sumatera Selatan.

Langkah ini juga akan didukung dengan pembentukan pusat data provinsi untuk mempercepat pemutakhiran informasi.

Pentingnya Literasi Statistik

Namun perjalanan data tidak berhenti saat angka terbit. Ia baru benar-benar bermakna ketika dipakai untuk kebijakan dan tindakan nyata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di sinilah literasi statistik penting: agar angka tidak sekadar menjadi laporan, tetapi dipahami dan dimanfaatkan.

Publik yang paham data bisa ikut mengawal arah kebijakan, sementara aparatur yang melek statistik lebih jeli mengambil keputusan berbasis bukti. Hari Statistik Nasional setiap 26 September mengingatkan kita akan hal itu.

Statistik berdampak bukan karena tabelnya tebal, melainkan karena mampu menghadirkan perubahan nyata: data harga dan produksi membantu petani menentukan waktu tepat menjual cabai, gabah, atau karet; data pendidikan memastikan pelajar dari desa terjangkau beasiswa; dan data kesehatan memungkinkan puskesmas menargetkan imunisasi lebih akurat.

Sejarah panjang BPS dari masa kolonial hingga era digital menunjukkan bahwa data selalu bergerak bersama bangsa. Dari pencatatan dengan kertas hingga analisis dengan algoritma, arahnya tetap sama: menghadirkan gambaran jujur dan terkini tentang negeri ini. Hari ini, janji itu diteguhkan kembali.

Melalui kolaborasi, inovasi, dan semangat para insan statistik, setiap angka tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi penunjuk jalan perubahan. Melalui MoU updating DTSEN di Sumsel, kita sedang melangkah menuju satu data yang lebih kokoh dan terpadu.

Ketika data dipakai sebagai pijakan kebijakan, pembangunan tidak lagi berjalan dengan tebakan, melainkan dengan kepastian. Statistik adalah bahasa fakta, apa adanya dan justru karena itulah ia berharga. Dari angka yang sederhana lahirlah keputusan besar: kapan pupuk disalurkan, di mana sekolah dibangun, siapa yang berhak mendapat layanan kesehatan.

Itulah makna sejati Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju, bukan sekadar slogan, melainkan komitmen agar setiap angka membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat.