Langkah Positif Pemerintah untuk Industri Tekstil
Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru di sektor tekstil oleh pemerintah mendapat respons positif dari Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB). Namun, para pelaku industri kecil menilai bahwa penanganan impor ilegal tetap menjadi prioritas utama agar industri tekstil nasional dapat benar-benar terlindungi.
Ketua IPKB Nandi Herdiaman menyambut baik rencana pembentukan BUMN tekstil di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menganggap langkah ini sebagai tanda kuat keberpihakan negara terhadap industri strategis nasional.
“Ini adalah langkah yang sangat positif dan diharapkan dapat meningkatkan industri tekstil di Indonesia,” ujarnya melalui keterangan resminya.
Namun, IPKB juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan agar tidak terjadi distorsi di pasar. Menurut Nandi, kebijakan yang telah berjalan harus tetap dipertahankan agar BUMN tekstil tidak justru menciptakan masalah baru.
Masalah Impor Ilegal yang Mengancam IKM
Selain itu, Nandi menilai bahwa pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) tekstil belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah, terutama terkait pengetatan impor ilegal. Produk tekstil impor ilegal yang marak di pasar domestik membuat IKM kesulitan bersaing, baik dari sisi harga maupun volume produksi.
“Sampai saat ini, masih banyak produk impor ilegal yang beredar di lapangan sehingga membuat kami kesulitan untuk bersaing. Kami berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam mengawasi dan menindak produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia,” tambahnya.
Akses Permodalan yang Masih Tantangan
Selain impor ilegal, IPKB juga mengkritik sulitnya akses permodalan yang dihadapi IKM tekstil. Nandi menilai bahwa penguatan modal merupakan prasyarat penting agar usaha kecil mampu meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.
Ia menilai berbagai program pembiayaan yang telah diluncurkan pemerintah belum berjalan optimal di lapangan.
“Padahal, sudah beberapa program permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Namun, belum efektif. Kami berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem permodalan yang ada dan membuatnya lebih mudah diakses oleh IKM,” katanya.
Kehadiran BUMN Tekstil yang Harus Mendukung IKM
Lebih lanjut, Nandi berharap kehadiran BUMN tekstil nantinya tidak hanya fokus pada produksi skala besar, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi IKM di sepanjang rantai pasok industri.
“Kami berharap BUMN tekstil dapat bekerja sama dengan IKM dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, seperti pelatihan, teknologi, dan akses pasar,” ujarnya.
Menurut IPKB, industri tekstil memiliki karakter yang kompleks, mulai dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kami juga ingin mengingatkan bahwa industri tekstil adalah industri yang sangat kompleks dan memiliki banyak tantangan. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan semua aspek dan membuat kebijakan yang komprehensif dan efektif,” tutur Nandi.
Peran Negara dalam Perlindungan IKM
Sebagai pelaku usaha kecil, IPKB menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan agar IKM mampu bertahan di tengah persaingan global.
Pembentukan BUMN tekstil ini akan didukung oleh pendanaan jumbo senilai US$6 miliar yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang. Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.
"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar