Revisi Aturan Visa H-1B yang Baru

Klarifikasi Biaya Visa H-1B yang Memicu Kekacauan

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akhirnya memberikan penjelasan terkait kebijakan baru mengenai biaya visa H-1B sebesar 100 ribu dolar AS (sekitar Rp1,6 miliar). Penjelasan ini dilakukan untuk menangani kebingungan yang terjadi setelah pengumuman awal oleh Presiden Donald Trump. Menurut informasi yang dikeluarkan, biaya tersebut hanya berlaku untuk pemohon visa baru dan bukan untuk pemegang visa saat ini atau mereka yang melakukan perpanjangan.

Klarifikasi ini juga menyatakan bahwa biaya tersebut merupakan pembayaran satu kali untuk setiap petisi. Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman di kalangan pihak-pihak yang terkait dengan program visa tersebut.

Awal Kehebohan Terkait Aturan Baru

Awalnya, pengumuman yang disampaikan oleh Trump dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Jumat (19/9/2025) sempat memicu kebingungan. Saat itu, Lutnick menyatakan bahwa biaya tersebut akan dipungut tahunan dan berlaku untuk visa baru maupun perpanjangan. Hal ini menimbulkan reaksi cepat dari sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Amazon, JPMorgan, Meta, dan Alphabet. Mereka menyarankan karyawan pemegang visa H-1B untuk tidak bepergian ke luar negeri atau segera kembali ke AS.

Goldman Sachs juga dilaporkan mengeluarkan memo internal yang mendesak karyawannya untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan internasional. Akibatnya, banyak pekerja asing bergegas kembali ke AS, bahkan beberapa dilaporkan turun dari pesawat yang hendak berangkat karena khawatir tidak diizinkan masuk kembali. Kebingungan massal ini dinilai mirip dengan kekacauan akibat larangan perjalanan pada 2017 yang minim panduan.

Penjelasan dari Gedung Putih

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan klarifikasi melalui media sosial X. Ia menjelaskan bahwa sejumlah pengacara korporat telah menyebarkan informasi keliru mengenai kebijakan tersebut. “Ini bukan biaya tahunan. Ini adalah biaya satu kali yang hanya berlaku untuk petisi. Ini hanya berlaku untuk visa baru, bukan perpanjangan, dan bukan pemegang visa saat ini,” tulis Leavitt dalam unggahannya.

Pemerintah AS juga menjamin mobilitas pemegang visa H-1B saat ini tidak akan terganggu oleh aturan baru. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) bersama Kementerian Luar Negeri AS telah mengeluarkan panduan tambahan untuk memperjelas teknis implementasi kebijakan ini.

Lebih spesifik, kebijakan ini akan menargetkan calon pemohon yang akan berpartisipasi dalam lotere visa H-1B bulan Februari dan saat itu berada di luar AS. Biaya ini tidak berlaku bagi siapa pun yang telah berpartisipasi dalam lotere tahun 2025.

Tujuan Aturan Baru

Menurut Gedung Putih, kebijakan ini bertujuan melindungi pekerja AS dengan menaikkan biaya bagi perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja asing. Harapannya, aturan ini akan mengatasi penyalahgunaan program H-1B yang kerap digunakan untuk menggantikan pekerja domestik dengan tenaga kerja asing berupah lebih rendah.

Kebijakan ini menuai keprihatinan internasional, terutama dari India, negara asal bagi lebih dari 70 persen pemegang visa H-1B. Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa langkah ini kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan melalui disrupsi yang ditimbulkan terhadap keluarga. Mereka berharap disrupsi ini dapat ditangani dengan baik oleh otoritas AS.

Dari dalam negeri, Kamar Dagang AS juga menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai dampaknya terhadap karyawan dan perusahaan Amerika. Senator Demokrat, Mark Warner, memperingatkan bahwa langkah ini dapat merusak kemampuan AS untuk menarik talenta global dan merugikan ekonomi dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Senator Republik, Chuck Grassley, mendukung langkah ini meskipun ia mengakui hal itu akan membuat marah perusahaan teknologi. Kebijakan ini sendiri diberlakukan menggunakan wewenang presiden yang memuat klausul pengecualian untuk kepentingan nasional. Para pengacara imigrasi berencana melayangkan gugatan hukum terhadap kebijakan ini.