Indonesia Menyambut Baik Pembentukan Kantor Penghubung Otoritas Palestina
Indonesia menyambut baik pembentukan kantor penghubung atau liaison office oleh Otoritas Palestina. Langkah ini dianggap sebagai upaya memperkuat koordinasi perdamaian di Jalur Gaza dengan Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, dalam rangka Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (23/2).
Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan berupaya mengawal proses transisi yang berlangsung sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina serta prinsip-prinsip hukum internasional. Ia juga menyebutkan pentingnya menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik menuju Solusi Dua Negara.
Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk terlibat dalam mencapai perdamaian di Jalur Gaza melalui pembentukan BoP dan International Stabilization Force (ISF). Pasukan tersebut dirancang untuk mengawal pelaksanaan misi perdamaian antara militer Israel dan Hamas. "Fokus utama kontingen Indonesia (di ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan," ujar Sugiono melalui siaran pers.
PM Mohammad Mustafa Pimpin Kantor Penghubung Palestina
Otoritas Palestina sebelumnya membentuk sebuah kantor penghubung atau liaison office yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Mustafa. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui surat yang ditujukan kepada Perwakilan Tinggi BoP, Nickolay Mladenov.
Dalam pemberitaan dari Kantor Berita Pemerintah Palestina, WAFA, pada 21 Februari lalu, Hussein Al-Sheikh menyampaikan bahwa pihaknya bersedia menjalankan tugas perdamaian di Jalur Gaza. Dalam surat tersebut, Al-Sheikh juga menjelaskan perkembangan komunikasi dengan utusan Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff dan Jared Kushner.
"Kami menyambut baik Rencana Perdamaian 20 Poin Presiden Trump, serta Resolusi 2803 (2025) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembentukan Kantor Perwakilan Tinggi, dan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza," tulis Al-Sheikh dalam suratnya kepada Nickolay Mladenov, dikutip pada Kamis (26/2).
Al-Sheikh menilai langkah ini sebagai bagian dari proses transisi praktis untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina sekaligus memastikan keberlangsungan layanan administratif dan keamanan di Gaza. "Kantor penghubung tersebut sepenuhnya siap untuk menjalankan tanggung jawabnya, dengan memastikan adanya saluran yang jelas dan terorganisasi untuk koordinasi dan komunikasi dengan Kantor Anda (Nickolay Mladenov)," ujarnya.
Peran Kantor Penghubung dalam Koordinasi Perdamaian
Sementara itu, Nickolay Mladenov menyampaikan bahwa pembentukan kantor penghubung tersebut akan menyediakan saluran resmi dan terorganisasi untuk komunikasi serta koordinasi antara Office of the High Representative (OHR) dan Otoritas Palestina. "Sehingga ini memastikan bahwa seluruh komunikasi dapat diterima dan disampaikan melalui proses kelembagaan yang jelas," kata Nickolay dalam unggahannya media sosial X pada Sabtu (21/2).
Sebagai penghubung antara BoP dan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), OHR memastikan seluruh proses administrasi transisi, rekonstruksi, dan pembangunan kembali di Jalur Gaza berjalan secara terintegrasi, berintegritas, dan efektif.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar