Rincian Kenaikan UMK Banten, Lebak Paling Rendah

Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2026

Pemerintah Provinsi Banten telah menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan pada Rabu, 24 Desember 2025, dan mencakup seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut. Dalam penyesuaian ini, UMK di berbagai wilayah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan persentase kenaikan berkisar antara 4,79 persen hingga 6,67 persen.

Wilayah dengan UMK Tertinggi dan Terendah

Kota Cilegon menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Provinsi Banten pada tahun 2026, yaitu sebesar Rp5.469.922,59. Angka ini naik sebesar 6,67 persen dibandingkan UMK 2025 yang sebesar Rp5.128.084,48. Sementara itu, Kabupaten Lebak menjadi wilayah dengan UMK terendah di bawah Kabupaten Pandeglang. UMK Lebak pada tahun 2026 adalah sebesar Rp3.330.010,62, meningkat sebesar 4,97 persen dari tahun sebelumnya.

Berikut rincian UMK di beberapa wilayah di Banten:

• Kota Cilegon: Rp5.469.922,59 (naik 6,67%)
• Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (naik 6,50%)
• Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377 (naik 6,00%)
• Kabupaten Serang: Rp5.178.521,19 (naik 5,80%)
• Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870 (naik 5,50%)
• Kota Serang: Rp4.665.927,94 (naik 5,61%)
• Kabupaten Pandeglang: Rp3.360.078,06 (naik 4,79%)
• Kabupaten Lebak: Rp3.330.010,62 (naik 4,97%)

Tujuan Penetapan UMK

Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bahwa kebijakan pengupahan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan iklim usaha di Banten. Ia menjelaskan bahwa penetapan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK tahun 2026 merupakan upaya pemerintah dalam melindungi daya beli pekerja sekaligus mempertahankan iklim usaha dan investasi di Banten agar tetap kondusif.

Dengan adanya kenaikan UMK ini, diharapkan mampu memberikan perlindungan ekonomi bagi buruh, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan inflasi yang terjadi. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan ekonomi dan kondisi pasar kerja guna menyesuaikan kebijakan pengupahan secara berkala.

Peran Pemerintah dalam Pengupahan

Penetapan UMK dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan analisis terhadap kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta pergerakan biaya hidup. Hal ini bertujuan agar tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja, tetapi juga menjaga stabilitas bisnis dan investasi di wilayah Banten.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi aturan pengupahan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi.