Risiko di Balik Pembentukan BUMN Tekstil

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil yang diusulkan oleh pemerintah menimbulkan berbagai respons dari kalangan ekonom dan pengamat. Salah satunya adalah Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, yang menilai langkah ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Menurutnya, kebijakan tersebut terasa mengagetkan karena sektor tekstil sebenarnya lebih efisien dikelola oleh swasta.

Wijayanto menyampaikan bahwa jika pemerintah salah dalam mengambil keputusan, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa meningkat. Ia memperingatkan agar BUMN tekstil tidak menjadi pesaing bagi produsen tekstil yang sudah ada dan sedang mengalami kesulitan. “Jangan sampai BUMN ini justru menjadi ancaman bagi produsen lokal,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu, 17 Januari 2026.

Selain itu, ia menyoroti adanya tanda-tanda state capitalism dalam kebijakan ini. State capitalism merujuk pada sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran aktif dalam kegiatan bisnis komersial. Wijayanto menegaskan bahwa jika tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melengkapi rantai pasok industri tekstil demi mengurangi ketergantungan asing, maka BUMN tersebut harus beroperasi secara efisien. “Jangan sampai BUMN ini kalah bersaing dan akhirnya produsen lokal terpaksa membeli produk BUMN dengan harga yang lebih tinggi,” tambahnya.

Rencana pembentukan BUMN tekstil ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026. Menurut Airlangga, alasan utama pembentukan BUMN tekstil adalah karena industri tekstil dan garmen merupakan garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat.

“Bapak Presiden mengingatkan kita pernah memiliki BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$ 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara,” kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, mengutip Antara.

Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini masih ada kelemahan dalam rantai nilai (value chain) tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing. Ia berharap pembentukan BUMN tekstil baru dapat mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.

Alasan Pembentukan BUMN Tekstil

Berikut beberapa alasan utama yang dikemukakan oleh pemerintah terkait pembentukan BUMN tekstil:

• Menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat
  Industri tekstil dan garmen menjadi sektor yang rentan terhadap perubahan kebijakan luar negeri, terutama dari Amerika Serikat. Dengan membentuk BUMN, pemerintah berharap bisa memberikan perlindungan dan stabilitas bagi sektor ini.

• Meningkatkan daya saing nasional
  Dengan mengelola rantai pasok secara lebih terpadu, BUMN tekstil diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia di pasar global.

• Mendorong modernisasi industri
  Pemerintah berharap BUMN tekstil dapat menjadi motor penggerak modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi di sektor tekstil, termasuk pada bagian-bagian seperti produksi benang, kain, dan proses finishing.

• Mengurangi ketergantungan pada impor
  Dengan memperkuat rantai pasok dalam negeri, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan baku dan teknologi impor.

Tantangan yang Dihadapi

Meski memiliki potensi, pembentukan BUMN tekstil juga dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain:

• Efisiensi operasional
  BUMN harus mampu beroperasi secara efisien dan kompetitif, bukan hanya sebagai entitas pemerintah.

• Keseimbangan antara pemerintah dan swasta
  Pemerintah perlu memastikan bahwa BUMN tidak mengganggu atau mengancam pelaku usaha swasta yang sudah ada.

• Kepatuhan terhadap regulasi pasar
  BUMN tekstil harus tetap menjalankan operasinya sesuai aturan pasar, bukan sekadar menjadi alat kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, pembentukan BUMN tekstil memerlukan perencanaan matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Jika dilakukan dengan tepat, BUMN tekstil bisa menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan industri tekstil nasional.