Kehadiran Pemimpin Muda yang Tidak Bisa Memberikan Solusi
Di Provinsi Lampung, ungkapan bahwa pemimpin muda selalu lebih gesit dan kreatif tidak sepenuhnya berlaku. Rahmat Mirzani Djausal (RMD), yang dianggap sebagai simbol regenerasi politik di Partai Gerindra, justru menunjukkan sisi yang kontradiktif. Meskipun sering disebut sebagai sosok muda yang penuh energi, tindakan nyata yang dilakukannya terkesan minim. Rakyat Lampung masih menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan, seperti konflik agraria, harga komoditas pertanian yang rendah, serta kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Konflik Agraria yang Masih Berlarut
Masalah agraria menjadi salah satu isu utama yang belum mendapat solusi. Kedatangan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid ke Lampung memicu kembali perdebatan tentang dominasi korporasi atas lahan milik rakyat. Gubernur Lampung sempat menyampaikan keluhan tentang kesulitan pemerintah daerah dalam menghadapi perusahaan besar yang menguasai ribuan hektare lahan. Sayangnya, keluhan ini tidak diiringi dengan tindakan nyata. Tidak ada kebijakan atau strategi konkret untuk mengatasi konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Sebagai pemimpin partai besar di daerah, RMD seharusnya bisa menginisiasi pembentukan Satgas Agraria atau mendorong investigasi terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Namun yang terlihat hanyalah sikap pasif. Hal ini membuat banyak orang kecewa karena tidak ada terobosan yang nyata dari pemimpin muda tersebut.
Harga Singkong yang Menyedihkan
Selain itu, situasi di sektor pertanian juga memprihatinkan. Keluhan petani singkong ramai beredar di media sosial menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Harga singkong anjlok hingga mencapai Rp1.000 per kilogram, jauh di bawah ketetapan Kementerian Pertanian. Potongan harga oleh pabrik bahkan mencapai 30-40 persen, sehingga petani hanya menerima harga yang sangat rendah.
Perbandingan dengan harga singkong di Nigeria yang mencapai Rp4.000 per kilogram semakin memperparah kekecewaan petani. Kondisi ini menunjukkan lemahnya posisi tawar petani Lampung. RMD, sebagai gubernur muda dan pemimpin partai besar, belum menunjukkan kebijakan strategis yang benar-benar berpihak pada petani.
Kebijakan Pendidikan yang Mengancam Sekolah Swasta
Kekhawatiran juga muncul dari sektor pendidikan. Di tengah polemik kebijakan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang gencar mendirikan sekolah swasta bernama SMA Siger, RMD justru terkesan mendukung langkah tersebut. Padahal, berbagai pihak menilai kebijakan ini berpotensi "menyuntik mati" keberadaan SMA/SMK swasta yang sudah lebih dulu eksis.
M. Arief Mulyadin, praktisi pendidikan Lampung, bahkan menuding kemungkinan adanya kerja sama terselubung antara RMD dan Eva Dwiana. Langkah Wali Kota jelas menabrak regulasi yang ada, mulai dari Permendikbudristek hingga peraturan pemerintah. Ironisnya, alih-alih menegur, RMD justru terkesan memberi restu.
Refleksi: Legitimasi Politik yang Tidak Diiringi Tindakan Nyata
Kondisi saat ini di Lampung seakan mencerminkan wajah partai pemenang yang merasa memiliki legitimasi penuh untuk menabrak aturan dan hidup santai di atas penderitaan rakyat. Di sektor agraria, pemimpin muda Gerindra hanya bisa mengeluh tanpa solusi. Di bidang pertanian, petani singkong menangis sementara pabrik terus berkuasa. Di bidang pendidikan, regulasi yang mestinya dijaga justru dilanggar dengan restu politikus muda yang seharusnya visioner.
Janji perubahan dan energi baru yang semula melekat pada sosok RMD kini mulai kehilangan kepercayaan di mata rakyat. Yang tersisa hanyalah refleksi pahit: legitimasi politik kerap dijadikan alasan untuk mengabaikan nasib masyarakat kecil. Lampung, yang seharusnya bergerak menuju kesejahteraan, justru terjebak dalam lingkaran keluhan, konflik, dan kebijakan yang tidak berpihak.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!