Said Abdullah: Pertumbuhan Ekonomi 5,4% Jadi Fondasi Utama Pemerintah

Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen sebagai Fondasi Utama RAPBN 2026

Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Hal ini menjadi salah satu asumsi utama dalam perencanaan anggaran yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi makro.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional. Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (23/9/2025), Said menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Meski target jangka menengah pemerintah adalah pertumbuhan antara 7 hingga 8 persen, Said menilai angka 5,4 persen tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh rakyat, Banggar dan pemerintah sepakat bahwa inflasi serta nilai tukar rupiah harus tetap terkendali. Kedua faktor ini berperan penting dalam menjaga stabilitas harga di sektor riil, menghindari gangguan moneter, serta mencegah krisis lain yang bisa muncul akibat ketidakstabilan ekonomi.

Koordinasi Antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Daerah

Agar target inflasi dan kurs rupiah tercapai, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Bank Indonesia. Said menekankan bahwa bauran kebijakan fiskal dan moneter harus dilakukan dengan gesit, kreatif, dan konsolidatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan aliran dana yang tepat sasaran dan mencegah risiko likuiditas yang tidak seimbang.

Said juga menyampaikan bahwa proses pencarian pendanaan melalui SBN (Surat Berharga Negara) bukanlah hal mudah. Namun, pemerintah dan Banggar berkomitmen untuk menjaga likuiditas perbankan agar dapat tersalurkan ke sektor riil. Suku bunga SBN tahun 2026 ditetapkan pada level 6,9 persen. Angka ini dianggap sebagai batas atas dari segi psikologis, sehingga perlu dipertahankan agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada sistem keuangan.

Potensi Penurunan Suku Bunga di Masa Depan

Meski demikian, Said yakin bahwa gaya kepemimpinan Menteri Keuangan dapat membuka ruang untuk kebijakan moneter yang lebih longgar. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi ini sudah terbukti berjalan. Ia berharap hal ini terus berlanjut, sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah. Hal ini akan berdampak positif pada biaya dana APBN yang semakin terjangkau.

Selain itu, gejolak geopolitik yang sering kali membuat harga energi menjadi volatil juga menjadi perhatian serius. Konflik konvensional maupun perang dagang semakin memengaruhi sektor ekonomi global. Saat ini, banyak negara melakukan proteksi terhadap pasar mereka sendiri. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.

Kemandirian Energi dan Kontribusi Energi Baru

Pemerintah menargetkan kemandirian energi secara bertahap, termasuk meningkatkan produksi minyak bumi. Target lifting minyak bumi pada tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan visi Banggar DPR RI yang ingin membangun sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan RAPBN 2026 dapat menjadi landasan kuat untuk memajukan perekonomian Indonesia dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata.