Sanae Takaichi, "Perempuan Baja" Jepang yang Bisa Ubah Kebijakan Pajak Kripto

aiotrade.app–
Jepang kini memiliki perdana menteri perempuan pertama dalam sejarahnya. Pada hari Sabtu (4/10), Sanae Takaichi terpilih sebagai pemimpin baru Partai Demokrat Liberal (LDP) dan akan dilantik sebagai perdana menteri dalam sidang parlemen luar biasa pada 15 Oktober mendatang.

Takaichi dikenal dengan kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan dan aktif secara fiskal, yang berpotensi memengaruhi arah regulasi aset digital di Jepang. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah reformasi pajak kripto yang selama ini dinanti oleh industri.

Sebagai sosok yang mengagumi mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, Takaichi sering disebut sebagai “Iron Lady” karena reputasinya yang tegas dan pendekatannya yang agresif dalam pengambilan keputusan. Lahir pada tahun 1961, ia merupakan lulusan Universitas Kobe yang memiliki pengalaman luas di pemerintahan. Selama masa jabatannya, Takaichi pernah tiga kali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi serta Menteri Keamanan Ekonomi.

Selama era Shinzo Abe, Takaichi juga berperan besar dalam kebijakan ekonomi dan pertahanan. Setelah terpilih sebagai ketua LDP, ia langsung menyatakan tekad untuk membangkitkan ekonomi Jepang. “Saya akan membuat semua orang bekerja seperti kuda penarik kereta. Saya akan meninggalkan konsep keseimbangan hidup dan kerja,” ujarnya.

Meskipun belum pernah menyampaikan pandangan spesifik tentang kripto, kebijakan fiskal longgar yang diusung Takaichi dapat membuka peluang reformasi pajak bagi industri aset digital. Hal ini berbeda dari sikap pendahulunya, Fumio Kishida, yang tidak begitu aktif dalam mereformasi pajak kripto.

Takaichi juga berniat memperkuat kerja sama dengan partai oposisi seperti Japan Innovation Party dan Democratic Party for the People, dua partai yang selama ini mendukung pajak terpisah bagi aset kripto.

Pada Agustus 2025, Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) telah mengajukan proposal untuk tahun fiskal 2026, termasuk wacana pajak terpisah sebesar 20 persen (setara dengan pajak atas saham) serta kebijakan loss carryforward selama tiga tahun bagi investor kripto. Jika kerja sama politik ini terwujud, kebijakan tersebut bisa segera disahkan tahun depan.

Namun, arah kebijakan kripto Jepang masih bergantung pada kabinet baru Takaichi. Jika Menteri Keuangan Katsunobu Kato tetap dipertahankan, kebijakan cenderung berlanjut tanpa perubahan besar, karena Kato sebelumnya minim perhatian terhadap isu aset digital.

Sementara itu, Menteri Digital Masaki Taira juga belum menyatakan sikap jelas mengenai kripto atau Web3. Meski demikian, kerja sama lintas partai tetap membuka ruang optimisme di kalangan pelaku industri.

Takaichi juga akan menghadapi ujian diplomatik penting di awal masa jabatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke Jepang pada 27 Oktober untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi pertama dengan Takaichi.

Trump sejak awal pemerintahannya dikenal pro-kripto. Ia bahkan mendorong pembentukan cadangan strategis Bitcoin nasional dan komite penasihat aset digital. Dengan pandangan propertumbuhan yang sama, keduanya diperkirakan akan membahas potensi kerja sama ekonomi, termasuk kebijakan terkait aset digital.

Namun, nilai konservatif Takaichi dapat membuatnya berhati-hati dalam menyelaraskan kebijakan dengan Trump, terutama soal deregulasi kripto dan kepemilikan Bitcoin oleh negara.

Meski membawa harapan baru bagi reformasi pajak, kebijakan ekspansif Takaichi juga memiliki risiko. Peningkatan belanja pemerintah bisa mempercepat inflasi dan mendorong Bank of Japan untuk memperketat kebijakan moneter. Langkah tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi aset berisiko seperti kripto.

Selain itu, latar belakang konservatifnya dapat membuat Takaichi lebih keras dalam penerapan aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Fokusnya pada sektor manufaktur dan semikonduktor juga bisa membuat sektor kripto tak menjadi prioritas utama.

Namun, bagi industri kripto Jepang, terpilihnya Sanae Takaichi tetap menjadi momentum penting. Jika kerja sama dengan oposisi berjalan mulus dan reformasi pajak terpisah disetujui, Jepang bisa menjadi salah satu pasar kripto paling progresif di Asia pada 2026.