aiotrade, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dalam menyambut penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Otoritas statistik negara ini juga akan mengumpulkan berbagai data yang akan diambil, mulai dari profil bisnis hingga penerapan ekonomi hijau (green economy).
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan bahwa fokus utama sensus kali ini adalah merekam secara akurat karakteristik dan kinerja perusahaan. Data tersebut sangat penting untuk memetakan perubahan struktur ekonomi nasional.
"Jadi profil perusahaan seperti apa, kemudian kami juga akan menanyakan aktivitas omzetnya seperti apa, sehingga kita bisa melihat margin yang diperoleh dari perkembangan perusahaan itu sendiri. Selain itu, ada pertanyaan terkait penggunaan ekonomi hijau," ujar Zulkipli setelah acara Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
BPS sedikit mengubah strategi pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 agar lebih efisien dan tidak mengganggu produktivitas dunia usaha. Kali ini, BPS tidak mengandalkan metode door-to-door secara penuh sejak awal, tetapi mendorong sistem pengisian mandiri berbasis digital.
Zulkipli menjelaskan bahwa BPS akan mulai bekerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) serta berbagai asosiasi pengusaha sebagai perpanjangan tangan dalam menjangkau entitas usaha. Misalnya, K/L terkait akan memanggil industri binaannya dalam pertemuan khusus. Pada saat itu, BPS akan menyosialisasikan dan membagikan tautan (link) serta mengirimkan email formulir sensus kepada perusahaan.
"Jadi mereka bisa mengisi dari apa yang sudah kami kirimkan," katanya.
Meskipun demikian, BPS tetap menyiagakan petugas lapangan. Bagi pelaku usaha yang tidak sempat, belum merespons, atau mengalami kendala teknis dalam pengisian mandiri, petugas BPS akan turun langsung melakukan pendataan pada periode pencacahan utama, yaitu Mei—Juli 2026.
BPS akan mengerahkan pegawainya, mahasiswa Politeknik Statistika STIS, serta merekrut masyarakat umum untuk mengeksekusi pendataan. Menurut Zulkipli, basis data statistical business register BPS saat ini mencatat jumlah badan usaha di Indonesia telah melebihi angka 30 juta, mulai dari skala mikro hingga makro.
Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa pergeseran struktur dan perilaku ekonomi merupakan tantangan utama. Zulkipli memberi contoh anomali fenomena banyaknya pusat perbelanjaan dan ruko yang kosong, namun mobilitas masyarakat dan perputaran arus ekonomi tetap tinggi.
Menurutnya, perkembangan tersebut tak lepas dari pesatnya industri digital. Oleh karena itu, BPS akan memperluas metode pendataan. Sensus tidak hanya menyasar unit usaha yang wujudnya secara fisik sudah mapan (established).
"Walaupun ada dari sisi established, kita bisa melihat langsung usaha itu, tetapi yang tersimpan di dalam rumah tangga, harusnya bisa kita urai di pelaksanaan Survei Ekonomi 2026 ini," ujar Zulkipli.
BPS akan berusaha menangkap aktivitas ekonomi digital hingga ekonomi bawah tanah (underground economy) yang belum terekam dalam data statistik. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2016 belum mencatat banyak aktivitas ekonomi daring (online) yang semakin berkembang pesat pasca-pandemi Covid-19.
"Perdagangan secara online itu kan banyak tidak terlacak, ini nanti kita akan mencoba melacaknya. Kemudian industri digital, Youtuber, serta aktivitas ekonomi di rumah-rumah. Perubahan-perubahan ini penting untuk kita ketahui," jelas Zulkipli.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar