Komisi Percepatan Reformasi Polri Terus Mematangkan Arah Pembaruan Institusi Kepolisian
Komisi Percepatan Reformasi Polri terus mematangkan arah pembaruan institusi kepolisian dengan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat daerah. Setelah menghimpun masukan dari lebih 80 institusi di tingkat nasional, penjaringan aspirasi kini difokuskan ke wilayah-wilayah strategis di luar Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, saat menghadiri kegiatan Serap Aspirasi Percepatan Reformasi Polri di Universitas Balikpapan (Uniba), Kalimantan Timur, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri, Rektor Uniba Dr. Isradi Zainal, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur Dr. Rendy Susiswo Ismail, serta sejumlah tokoh adat dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Reformasi Polri Harus Berangkat dari Realitas Daerah
Prof. Jimly menegaskan, kunjungan ke daerah menjadi langkah penting agar reformasi Polri tidak hanya berangkat dari perspektif pusat, melainkan mencerminkan kebutuhan dan persoalan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Kami tidak ingin hanya mendengar suara dari Jakarta. Karena itu kami turun ke daerah. Setelah Aceh, Ambon, Sulawesi, dan Jawa, sekarang giliran Kalimantan Timur,” ujarnya.
Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam konteks reformasi Polri, seiring penetapan wilayah tersebut sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN). “Provinsi ini sangat penting, karena di sinilah nanti pusat pemerintahan Republik Indonesia berada,” kata Prof. Jimly.
Sorotan Konflik Lingkungan dan Pertambangan
Dalam dialog bersama akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh adat—termasuk perwakilan masyarakat Dayak—komisi menerima sejumlah masukan substantif. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah persoalan lingkungan hidup dan pertambangan.
Prof. Jimly mengungkapkan adanya kekhawatiran masyarakat agar eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur tidak berujung pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis.
“Jangan sampai kejadian di Sumatera terulang di Kalimantan. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Masukan tersebut menekankan pentingnya kehadiran Polri yang profesional dan netral dalam menangani konflik agraria maupun konflik lingkungan antara masyarakat dan korporasi.
Polisi Harus Netral dan Berpihak pada Perlindungan Masyarakat
Dalam konteks konflik agraria dan lingkungan, Prof. Jimly menegaskan bahwa Polri harus berada di posisi tengah, tanpa keberpihakan pada kepentingan tertentu.
“Dalam konflik agraria atau konflik lingkungan, polisi harus berada di tengah. Tidak memihak kepentingan bisnis, tidak memihak politik, tetapi hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, sikap netral dan profesional aparat penegak hukum menjadi kunci menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sosial, khususnya di wilayah yang tengah berkembang pesat seperti Kalimantan Timur.
Menuju Reformasi Struktural dan Kultural Polri
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam forum tersebut, lanjut Prof. Jimly, akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan baru percepatan reformasi Polri. Rumusan tersebut berpotensi dituangkan dalam berbagai regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden, serta berdampak pada kebijakan internal kepolisian.
“Namun yang paling utama adalah undang-undang. Reformasi Polri harus menyentuh aspek struktural, kultural, dan instrumental agar benar-benar efektif,” pungkas Prof. Jimly.
Melalui dialog terbuka di daerah, Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap arah pembaruan institusi kepolisian semakin responsif terhadap dinamika sosial, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar