Serikat Buruh Minta Pemerintah Hapus Outsourcing dalam RUU Ketenagakerjaan

Perwakilan Serikat Buruh Hadiri Rapat RUU Ketenagakerjaan

Sebanyak 17 konfederasi serikat pekerja dan buruh hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini berlangsung pada Selasa, 23 September 2025, dan menjadi kesempatan bagi perwakilan buruh untuk menyampaikan masukan terkait revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sedang dibahas dalam Prolegnas DPR RI.

Para perwakilan menyoroti beberapa isu penting yang dinilai mengancam kesejahteraan pekerja. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penghapusan praktik outsourcing atau alih daya. Menurut Roy Jinto Ferianto dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, skema ini dinilai merugikan pekerja karena hubungan kerja mereka tidak langsung dengan perusahaan utama, melainkan melalui pihak ketiga. “Ini konsentrasi kami, penghapusan outsourcing,” ujarnya.

Roy juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sinyal untuk menghapus outsourcing dalam pidato May Day 2025. Ia berharap pesan tersebut dapat menjadi dasar dalam revisi undang-undang. “Mudah-mudahan ini menjadi pesan agar outsourcing dihapus,” tambahnya.

Selain itu, para perwakilan juga memperhatikan praktik magang tanpa upah yang sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menekan biaya operasional. Roy menjelaskan bahwa banyak perusahaan menggunakan pekerja magang sebagai tenaga kerja tetap, bahkan membuka lowongan bagi lulusan sarjana dengan status magang. “Mereka dibayar dengan upah yang tidak sesuai standar, kadang hanya uang saku saja,” jelasnya.

Isu Tenaga Kerja Asing dan Regulasi yang Perlu Diperbaiki

Dalam pertemuan yang sama, Jumhur Hidayat dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyoroti perlunya perbaikan regulasi terkait izin pekerja asing. Ia menilai aturan saat ini terlalu longgar, sehingga berpotensi mengancam posisi tenaga kerja lokal. “Ratusan ribu orang bisa masuk ke kita dengan mudah. Dan ada kongkalingkong juga di situ,” ujarnya.

Jumhur berharap negara lebih aktif dalam proses revisi UU Ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa peran negara harus lebih kuat dalam regulasi yang baru nanti. “Saya rasa semangat seperti itu harus ada,” tegasnya.

Proses Revisi RUU Ketenagakerjaan

Masukan dari para perwakilan buruh akan dibahas oleh Panja RUU Ketenagakerjaan yang telah dibentuk sejak 22 April 2025. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, menjelaskan bahwa rapat kali ini bersifat satu arah, di mana perwakilan buruh hanya diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait revisi UU Ketenagakerjaan.