JAKARTA, aiotrade.app
– Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan dana negara sebesar Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi. Dana tersebut berasal dari hasil rampasan korupsi, lelang barang sitaan, serta penguasaan kembali kawasan hutan.
Temuan ini disampaikan dalam laporan riset berjudul “Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang dirilis oleh NEXT Indonesia Research & Publications di Jakarta pada Sabtu (18/10/2025). Laporan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan penguatan selama tahun pertama pemerintahan.
Sebanyak 43 kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu tersebut. Dari pemberantasan korupsi ini, Kabinet Merah Putih mampu menekan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp320,4 triliun.
Salah satu kasus besar yang berhasil diusut adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero), dengan nilai kerugian mencapai Rp285 triliun. Kasus yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2023 menjadi fokus utama aparat penegak hukum.
Presiden Prabowo Subianto secara berkala menyampaikan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum dan memerangi korupsi. Saat berdialog dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10), Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi bangsa.
“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Prabowo.
Selain capaian di bidang hukum, laporan NEXT Indonesia juga menyoroti langkah awal pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor ekonomi. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan antara lain penghapusan piutang macet UMKM di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Pemerintah juga meluncurkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029.
NEXT Indonesia mencatat, program Quick Wins ini dirancang agar dampak kebijakan cepat dirasakan publik. Beberapa di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, hingga cetak sawah.
Program cepat tersebut menjadi fondasi penguatan ekonomi nasional yang dinilai lebih merata dan langsung menyentuh masyarakat sebagai penerima manfaat akhir.
Capaian Pemerintahan di Bidang Hukum
Dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran, penegakan hukum terhadap korupsi menunjukkan peningkatan signifikan. Berikut beberapa capaian penting:
Aparat penegak hukum berhasil mengembalikan dana negara sebesar Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi.
Penanganan 43 kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung RI dan KPK.
Potensi kerugian negara berhasil dikurangi hingga Rp320,4 triliun.
Kasus besar seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) berhasil diusut.
Langkah Awal di Sektor Ekonomi
Pemerintahan Prabowo–Gibran juga telah mengambil langkah-langkah strategis di sektor ekonomi, antara lain:
Penghapusan piutang macet UMKM di perbankan Himbara.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Peluncuran delapan program Quick Wins yang menjadi bagian dari RPJM 2025–2029.
Program Quick Wins
Program Quick Wins dirancang untuk memberikan dampak cepat kepada masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Cek kesehatan gratis
Sekolah rakyat
Cetak sawah
Program ini menjadi dasar penguatan ekonomi nasional yang lebih merata dan langsung menyentuh masyarakat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar