Setelah Bupati Ponorogo, KPK Periksa Pejabat Lamongan Terkait Korupsi Rp151 Miliar

KPK Terus Selidiki Dugaan Korupsi di Lamongan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pejabat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kasus ini menimpa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang kini menjadi target utama lembaga antirasuah tersebut. Namun, saat ini fokus KPK beralih ke kasus dugaan korupsi di Lamongan yang diduga merugikan negara hingga sebesar Rp151 miliar.

Perkara ini terkait dengan pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang menggunakan anggaran APBD tahun 2017–2019. Hingga kini, KPK masih dalam proses melengkapi dokumen-dokumen penting untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pihaknya sedang memfasilitasi pengumpulan dokumen yang dibutuhkan.

"Kami juga masih diminta untuk melengkapi beberapa dokumen terkait perhitungan kerugian keuangan negaranya. Jadi, kami support (fasilitasi, red.) dokumen karena penghitungan kerugian keuangan negara untuk perkara ini tidak dilakukan oleh kami," ujarnya.

Asep menambahkan bahwa apabila penghitungan kerugian keuangan negara telah selesai, maka KPK dapat melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya. "Insyaallah nanti kalau sudah selesai bisa ditingkatkan dan tidak akan bertanya-tanya lagi kalau sudah selesai," katanya.

Sebelumnya, pada 15 September 2023, KPK telah mengumumkan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tahun anggaran 2017–2019 telah dimulai. Saat itu, KPK juga telah menetapkan tersangka, meskipun identitasnya belum diungkapkan ke publik.

Menurut informasi dari KPK, kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp151 miliar. Pada 8 Juli 2025, KPK mengumumkan bahwa jumlah tersangka dalam kasus ini adalah empat orang. Saat ini, KPK masih bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang sebenarnya.

Proses Penyidikan yang Masih Berlangsung

Penyidikan kasus ini berlangsung secara intensif. KPK terus mengumpulkan bukti-bukti dan data-data yang relevan untuk memperkuat dugaan korupsi yang terjadi. Selain itu, lembaga antirasuah juga mengajukan permohonan kepada pihak-pihak terkait untuk membantu dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara.

Beberapa langkah yang dilakukan KPK termasuk memeriksa dokumen-dokumen anggaran, laporan proyek, serta keterlibatan para pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung tersebut. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pihak dan kompleksitas dalam perhitungan kerugian.

Selain itu, KPK juga memastikan bahwa semua prosedur hukum yang berlaku dijalankan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan dalam Penyidikan

Meski proses penyidikan berjalan lancar, KPK menghadapi beberapa tantangan dalam kasus ini. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya dan waktu. Selain itu, adanya kesulitan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan juga menjadi kendala dalam proses penyidikan.

Namun, KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Dengan dukungan dari lembaga-lembaga lain seperti BPKP dan ITB, KPK yakin bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara akurat dan transparan.

Langkah Selanjutnya

Setelah penghitungan kerugian keuangan negara selesai, KPK akan segera menindaklanjuti kasus ini dengan langkah-langkah hukum yang sesuai. Hal ini termasuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka dan pengambilan langkah-langkah hukum lainnya.

Dalam waktu dekat, KPK juga akan mengumumkan hasil penyidikan secara lengkap kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas tentang perkembangan kasus ini.