Skandal Sekolah Siger Mengguncang! Kepemimpinan RMD Di Mata Publik

Polemik Sekolah Siger dan Kritik terhadap Gubernur Lampung

Polemik seputar keberadaan Sekolah Siger, sebuah sekolah swasta ilegal, kembali menjadi perhatian publik. Skandal pendidikan yang sempat meredup kini mencuat lagi setelah laporan resmi disampaikan ke aparat penegak hukum dan Unit Perlindungan Anak. Hingga kini, kasus yang menyeret nama sejumlah pejabat daerah itu belum menemukan titik terang, dan publik mulai menyoroti peran serta sikap Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (RMD).

Sekolah Siger disebut-sebut berdiri tanpa izin resmi dan melanggar aturan pendidikan nasional. Proyek yang disebut sebagai “warisan kebijakan” Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana ini dinilai menjadi preseden buruk bagi tata kelola pendidikan di Lampung. Sejumlah pihak bahkan menuding Gubernur RMD ikut membiarkan pelanggaran ini dengan tidak mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas sekolah tersebut.

Seorang kepala sekolah swasta di Bandar Lampung dengan nada kecewa mengaku menyesal telah mendukung dan mengkampanyekan Rahmat Mirzani Djausal pada Pemilu 2024 lalu. “Kami dulu percaya RMD akan berpihak kepada pendidikan swasta, tapi sekarang justru sebaliknya. Banyak sekolah swasta yang terancam tutup, sementara pemerintah malah mendukung sekolah ilegal,” ujarnya dengan nada kecewa.

Organisasi masyarakat Ladam turut melayangkan kritik pedas terhadap Gubernur RMD. Mereka menilai kebijakan yang diambil pemerintah provinsi justru menunjukkan sikap otoriter dan kurang berempati terhadap pelaku pendidikan. “Ini kebijakan tangan besi yang melenyapkan rasa simpati. Seharusnya pemimpin memahami aturan hukum, bukan justru mendukung pelanggaran,” ujar Pangdam Misrul dalam pernyataannya, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, seorang gubernur seharusnya menjadi pelindung bagi semua pihak di dunia pendidikan, bukan justru membiarkan ketimpangan dan pelanggaran terjadi. “RMD itu bukan orang baru, dia sudah berpengalaman di legislatif dan sekarang menjabat gubernur. Tapi faktanya, SMA dan SMK swasta banyak yang tutup, sementara sekolah ilegal malah tumbuh. Ini jelas aneh dan mencurigakan,” lanjut Misrul.

Praktisi pendidikan M. Arief Mulyadin juga ikut bersuara lantang. Ia menilai diamnya Gubernur RMD terhadap pelanggaran yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung bisa diartikan sebagai bentuk pembiaran atau bahkan dugaan kerja sama terselubung antara keduanya. “Indikasinya kuat. RMD membiarkan Eva Dwiana mendirikan sekolah tanpa dasar hukum yang jelas. Lebih parah lagi, penerimaan siswa di SMA/SMK negeri dibiarkan tanpa batasan, yang membuat sekolah swasta semakin tersingkir,” ujar Arief.

Ia juga menyinggung latar belakang politik keduanya yang sama-sama memiliki hubungan dengan Partai Gerindra. Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi jembatan komunikasi untuk menyelesaikan masalah, bukan malah memperkeruh suasana. “Kalau gubernur mau, sangat mudah menghentikan langkah culas ini. Eva itu wali kota, RMD gubernur. Secara hierarki dan politik, dia punya kewenangan. Tapi kalau sampai didiamkan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan,” tegasnya.

Sorotan publik terhadap Rahmat Mirzani Djausal dianggap wajar, mengingat pengelolaan pendidikan menengah berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung. Jika masalah ini terus dibiarkan, bukan hanya citra kepemimpinan RMD yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan dunia pendidikan di Bumi Ruwa Jurai.

Dengan desakan publik yang semakin kuat, masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Gubernur Lampung. Apakah RMD akan berani mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, atau justru terus membiarkan polemik Sekolah Siger menjadi noda dalam catatan pemerintahannya.