Skandal Pendidikan di Bandar Lampung: Dugaan Pemalsuan Identitas dan Keprihatinan Publik
Skandal pendidikan yang menimpa Kota Bandar Lampung kembali mencuri perhatian masyarakat. Kasus ini melibatkan Plt Kadis Dikbud Bandar Lampung, Eka Afriana, yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintah Kota. Isu dugaan pemalsuan identitas yang terkait dengan kasus ini kini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pengacara Vina Cirebon sekaligus asisten pribadi Hotman Paris, Putri Maya Rumanti.
Putri Maya mengkritik penanganan kasus ini yang dinilai lamban dan penuh kejanggalan. Ia menyampaikan kekecewaannya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada 24 September 2025. Menurutnya, Polda Lampung seharusnya lebih proaktif dalam menindaklanjuti laporan tersebut. "Ngomong-ngomong Polda Lampung kok diem-diem aja ya. Gimana itu cerita pergantian tahun kelahiran? Gimana itu pak Kapolda Lampung, kok diem-diem aja tuh kembarannya Wali Kota," ujarnya.
Kasus yang kini dikenal sebagai skandal “kembaran wali kota” pertama kali dilaporkan ke Irjen Kemendagri pada 21 Juli 2025. Pelapornya adalah M. Iqbal Farochi, Sekretaris Jenderal DPP Forum Muda Lampung (DPP FML) sekaligus mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dalam laporan tersebut, Iqbal menyoroti dugaan pemalsuan identitas oleh Eka Afriana, yang masih memegang kendali atas sistem pendidikan di Bandar Lampung.
Selain itu, dugaan keterlibatan pihak lain seperti Disdukcapil juga mulai muncul. Meski kasus ini telah dilaporkan, Eka Afriana tetap menjalankan tugasnya tanpa hambatan, yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Kota Bandar Lampung. Putri Maya menegaskan bahwa pendidikan kota tidak boleh dibina oleh pihak yang tersandung dugaan skandal identitas.
"Kami mendesak Polda Lampung untuk bersikap tegas dan mengusut tuntas kasus ini. Pendidikan di Bandar Lampung harus bebas dari oknum yang memiliki masalah hukum dan potensi konflik kepentingan," ujar Putri Maya. Ia juga menyoroti ketidakseriusan aparat hukum dalam menindak kasus ini, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemerintahan dan pendidikan.
Skandal kembaran wali kota ini juga memicu pertanyaan tentang bagaimana pejabat publik dapat tetap memegang jabatan penting meski terdapat dugaan pelanggaran hukum serius. Publik kini menuntut klarifikasi dari pihak berwenang, termasuk Polda Lampung dan Kemendagri, mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan kasus ini tidak hanya berhenti di laporan resmi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan transparan dan adil.
Dengan tekanan publik yang kian meningkat, kasus ini berpotensi menjadi titik balik bagi penegakan hukum dan transparansi birokrasi di Bandar Lampung. Pengamat politik dan pendidikan menyebut, jika tidak ditangani dengan serius, skandal ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota dan institusi pendidikan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!