bali.aiotrade, MATARAM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa. Hal ini dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pemenuhan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah, yang berlangsung pada Selasa (11/11).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penyuluh Hukum Ahli Kanwil KemenkumHAM NTB. Mereka melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah desa untuk memastikan seluruh dokumen pembentukan Posbakum dan Surat Keputusan (SK) Kadarkum dapat terpenuhi.
Hasilnya, Kecamatan Pringgarata dan Kopang kini telah 100 persen melengkapi dokumen pembentukan Posbakum dan Kadarkum. Sementara itu, untuk Kecamatan Janapria, dari tujuh desa yang belum lengkap, tersisa tiga desa yang akan segera melengkapi berkas paling lambat pada Rabu (12/11).
Manfaat Posbakum bagi Masyarakat
Melalui kehadiran Posbakum di setiap desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan pendampingan hukum, penyelesaian sengketa secara damai, serta perlindungan dari praktik hukum yang merugikan. Posbakum menjadi wadah penting dalam memberikan layanan hukum yang dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum.
Langkah Nyata Negara Hadir di Tengah Masyarakat
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) KemenkumHAM NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pembentukan Posbakum merupakan langkah nyata dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat. Dengan adanya Posbakum, masyarakat dapat lebih mudah memahami hak dan kewajibannya, serta mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi.
Beberapa manfaat utama dari Posbakum antara lain:
- Pendampingan Hukum: Masyarakat dapat diberikan bantuan hukum secara gratis atau murah, terutama bagi mereka yang tidak mampu.
- Penyelesaian Sengketa: Posbakum membantu masyarakat menyelesaikan konflik secara damai, baik melalui mediasi maupun proses hukum formal.
- Pencegahan Praktik Merugikan: Posbakum juga bertugas untuk mencegah terjadinya praktik hukum yang merugikan masyarakat, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan hukum.
Peran Pemerintah Desa
Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembentukan Posbakum. Mereka harus bekerja sama dengan tim penyuluh hukum untuk memastikan semua dokumen yang dibutuhkan terpenuhi. Proses ini mencakup pengajuan permohonan, penerbitan SK Kadarkum, dan pengadaan sarana serta prasarana Posbakum.
Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Posbakum dan bagaimana cara menggunakannya. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa Posbakum adalah tempat yang aman dan dapat dipercaya untuk mendapatkan bantuan hukum.
Tantangan dan Solusi
Meskipun ada kemajuan signifikan dalam pembentukan Posbakum, masih terdapat tantangan yang dihadapi, terutama di daerah yang kurang berkembang. Beberapa desa masih kesulitan dalam memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut dari tim penyuluh hukum.
Untuk mengatasi hal ini, KemenkumHAM NTB berencana melakukan pelatihan dan sosialisasi tambahan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan hukum.
Dengan terus meningkatkan akses keadilan, KemenkumHAM NTB berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan lebih sejahtera.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar