Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan aset dan infrastruktur olahraga. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak swasta, yang dianggap sebagai kunci untuk mengoptimalkan penggunaan aset tersebut.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam memfasilitasi pemda selama forum utama Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 bertema "Collaborative Development for a Sustainable Sports Ecosystem". Forum ini menjadi wadah penting untuk membahas bagaimana sistem pengelolaan aset olahraga dapat ditingkatkan.
Dalam diskusi panel yang dipandu oleh Elvira Khairunnisa, Askolani menjelaskan bahwa pengelolaan aset olahraga di daerah masih belum optimal. Ia menyoroti pentingnya skema pembiayaan yang lebih modern serta kolaborasi yang lebih baik antara tiga stakeholder utama, yaitu pusat, pemda, dan pihak swasta.
"Ada tiga stakeholder yang harus bekerja sama," ujarnya. "Pertama adalah pusat, kedua adalah pemda, dan ketiga adalah pihak swasta."
Sebagai contoh, Pemerintah Pusat telah membangun sejumlah besar stadion di berbagai daerah, termasuk 22 stadion yang dibangun secara bertahap. Dengan progres yang hampir selesai pada tahun 2025, muncul pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan stadion-stadion tersebut ke depannya.
"Kita bisa melihat stadion-stadion yang sudah jadi, bagaimana kemudian kolaborasi antara pusat, pemda, dan swasta menjadi hal sangat penting," tambah Askolani. "Kami di Kemenkeu siap untuk menilai aset itu kalau kemudian mau kita kerja samakan dengan swasta."
Askolani menilai bahwa pemeliharaan aset, yang sering kali menjadi tantangan bagi pemda, bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta. Banyak event yang bisa diadakan dari aset-aset tersebut, seperti acara kesenian atau aktivitas masyarakat.
“Kami yakin dari aset-aset stadion itu banyak sekali event yang bisa dibuat,” katanya. “Bisa untuk kesenian, bisa untuk aktivitas masyarakat.”
Menurut Askolani, pihak swasta lebih paham perihal pemanfaatan sisi ekonomi dari aset-aset tersebut ketimbang pemda. Karenanya, kolaborasi menjadi sangat penting antara pemda dengan swasta, tinggal bagaimana transparansi bentuk kerja samanya.
“Nilai aset kita hitung dibantu oleh Kemenkeu,” jelasnya. “Lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan pemda, kemudian dengan swasta kerja samanya seperti apa dan berapa lama.”
Lebih lanjut, Askolani memberikan contoh lain kolaborasi di antaranya Gelora Bung Karno (GBK) dan Sirkuit Mandalika. Mengenai Sirkuit Mandalika, sebagai kawasan berikat, mendapatkan bebas fasilitas perpajakan, baik pajak dari pabean sebagai bentuk dukungan.
"Tentunya banyak yang kami yakin kita bisa bantu. Dalam sisi pendanaan pusat kita bisa bantu dalam hal asetnya, appraisalnya, dan kita bisa bantu dalam bentuk insentif fiskalnya," tambahnya. "Ini yang menurut kami bisa dimanfaatkan oleh pemda, kemudian bisa kerja sama dengan swasta yang melihat itu."
Askolani menyakini bahwa kolaborasi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat bisa menghasilkan banyak efek berganda bagi semua bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, bisnis, kesehatan, hingga produktivitas generasi muda.
“Kalau masif kita lakukan pada seluruh daerah di Indonesia, kami yakin bisa jadi potensi pertumbuhan ekonomi kita,” katanya. “Terbukti di level dunia, kontribusi dari olahraga cukup besar dan nilainya sangat masif.”
Karena itu, Askolani sangat mendukung penyelenggaraan forum ISS ini oleh Kemenpora dan siap mendukung lebih lanjut. Sehingga apa yang dibicarakan bukan hanya sebatas diskusi tetapi menjadi langkah strategis yang penting.
“Apalagi Pak Menpora punya pengalaman menghubungkan antara pemerintah dengan swasta,” ujarnya. “Misalnya GBK yang sudah bisa menghasilkan profit, itu bisa dicontoh di tempat-tempat lain di Indonesia.”
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar