Sumatera Barat Berubah: Empat Provinsi Baru Siap Lahir dari Minang

Isu Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat Kembali Mengemuka

Isu pemekaran wilayah kembali muncul di ranah Minangkabau. Sumatera Barat kini disebut-sebut akan mengalami transformasi dengan rencana pembentukan empat provinsi baru. Aspirasi ini lahir dari kekhawatiran masyarakat yang merasa pembangunan tidak merata, baik antara daerah pesisir dan daratan, maupun antara kepulauan dan kota-kota besar. Masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan di Padang berharap bahwa pemekaran bisa menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur, serta memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola potensi ekonomi dan budaya masing-masing.

Pemekaran bukan hanya sekadar pembagian administratif, tetapi juga bentuk perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Namun, proses menuju pemekaran tidak mudah. Ada tantangan-tantangan administratif, fiskal, hingga politik yang harus dihadapi. Diperlukan kajian mendalam agar pemekaran tidak hanya menjadi wacana politik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di ranah Minang.

Gagasan pemekaran Sumatera Barat sejatinya bukan hal baru. Sejak era reformasi, beberapa daerah telah menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dari provinsi induk. Alasan utama relatif sama: jarak yang jauh dari ibu kota provinsi, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan karakter ekonomi. Contohnya, Kepulauan Mentawai sudah lama menginginkan status provinsi tersendiri karena letaknya yang terpisah jauh dari daratan Sumatera. Di sisi lain, Pesisir Selatan menilai potensi maritimnya belum tergarap maksimal. Latar belakang inilah yang membuat isu pemekaran kembali mencuat, semakin diperkuat oleh ketimpangan pembangunan yang masih terasa.

Empat Provinsi Baru yang Diusulkan

Dalam wacana ini, terdapat empat calon provinsi baru yang sedang dibicarakan:

Provinsi Minangkabau
Berbasis budaya Minang, mencakup daerah seperti Bukittinggi, Padang Panjang, dan Agam. Kawasan ini memiliki kekayaan sejarah, budaya, serta destinasi wisata unggulan.
Provinsi Mentawai
Mencakup seluruh Kepulauan Mentawai yang sudah mendunia lewat wisata surfing. Pemekaran diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat pulau.
Provinsi Pesisir Selatan
Mengandalkan potensi maritim, perikanan, dan perdagangan. Wilayah ini berpotensi besar menjadi pusat ekonomi berbasis laut di Sumatera.
Provinsi Dareh Minang Timur
Meliputi kawasan timur yang berbatasan dengan Riau dan Jambi. Daerah ini memiliki potensi perkebunan, pertanian, serta jalur perdagangan darat yang strategis.

Dengan pembagian ini, setiap provinsi diharapkan dapat fokus mengembangkan potensi khas masing-masing wilayah.

Potensi Ekonomi dan Budaya

Pemekaran Sumatera Barat diproyeksikan membuka peluang besar di berbagai sektor. Mentawai berpeluang menjadi pusat wisata bahari internasional, Pesisir Selatan dapat mengembangkan industri perikanan dan pelabuhan, sementara Minangkabau daratan mampu memperkuat wisata budaya, kuliner, serta pendidikan. Sementara itu, kawasan timur memiliki lumbung ekonomi dari perkebunan kopi, kakao, dan sawit. Pemekaran diharapkan mempercepat pengelolaan potensi tersebut tanpa harus bergantung pada keputusan dari pusat provinsi Padang.

Selain itu, budaya juga menjadi identitas yang tak kalah penting. Minangkabau dengan rumah gadang, seni randai, dan rendang telah mendunia. Sementara Mentawai memiliki tradisi maritim yang khas. Pemekaran diyakini dapat membuka ruang lebih luas bagi tiap daerah untuk mengembangkan identitas budaya mereka.

Tantangan Administrasi dan Politik

Meski banyak harapan, tantangan pemekaran tidaklah kecil. Biaya besar diperlukan untuk membangun kantor pemerintahan baru, merekrut aparatur sipil negara, hingga menata sistem administrasi. Secara politik, pemekaran juga harus menunggu persetujuan pemerintah pusat dan DPR RI. Moratorium pemekaran yang masih berlaku menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, konsolidasi tokoh adat, dukungan akademik, dan persatuan suara masyarakat Sumbar menjadi faktor penentu keberhasilan.

Suara Masyarakat dan Harapan Masa Depan

Tokoh adat, kepala daerah, hingga anggota DPR RI asal Sumbar terus menyuarakan dukungan terhadap pemekaran. Dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa dan wilayah yang luas serta beragam, banyak pihak menilai Sumbar layak memiliki lebih dari satu provinsi. Jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu bersinergi, Sumatera Barat berpeluang menoreh sejarah baru: dari satu provinsi menjadi empat provinsi yang lebih kuat, maju, dan berdaya saing.