Tarif PPN 2026 Masih Kabur, Purbaya Tunggu Tanda Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Belum Menetapkan Rencana Penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Tahun 2026

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah hingga saat ini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2026. Hal ini dilakukan karena kebijakan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau tidak,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret. Jika pertumbuhan ekonomi mampu mencapai angka di atas 6 persen, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam mengelola kebijakan PPN.

Dalam kondisi tersebut, opsi penyesuaian tarif PPN dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Menurut Purbaya, PPN bisa saja dinaikkan atau bahkan diturunkan sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

“Kalau di atas 6 persen sih, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak nebak ya. Kalau nggak menurunkan, menaikkan,” ujarnya pula.

Sebelumnya, pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang penurunan tarif PPN. Alasannya, setiap penurunan tarif PPN sebesar 1 persen berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara hingga Rp 70 triliun.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun bea dan cukai. Sebagai Bendahara Negara, Purbaya akan memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya, pada akhir triwulan I, ia akan kembali mengevaluasi rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” ujarnya pula.

Purbaya menyatakan rencana tersebut sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun demikian, ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengeksekusi kebijakan sebagai Menteri Keuangan. Purbaya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data dan analisis yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan antara lain adalah stabilitas ekonomi, tingkat inflasi, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, Purbaya juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi makroekonomi yang sedang berlangsung.

Dengan adanya penundaan keputusan penyesuaian PPN, Purbaya berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi sektor usaha dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang telah ada. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalkan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat perubahan tarif pajak yang mendadak.

Selain itu, Purbaya juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penerimaan pajak dan bea cukai. Evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

Kepedulian terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis data, Purbaya berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.