Tindak Lanjuti Pengaduan PPG Prajabatan, Pemkab dan DPRD Akan Ke Kementerian

Keluhan Lulusan PPG Prajabatan di HSS Diperhatikan oleh DPRD dan Pemkab

Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) akhirnya mendapatkan perhatian dari pihak legislatif dan eksekutif setempat. Masalah yang mereka alami, khususnya terkait kesulitan dalam mengakses posisi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, telah menjadi fokus utama rapat antara DPRD HSS dan instansi terkait.

Beberapa waktu lalu, para lulusan PPG Prajabatan datang langsung ke DPRD untuk menyampaikan keluhan mereka. Mereka berharap dapat diterima sebagai PPPK Paruh Waktu, namun pada seleksi tahap 2, mereka tidak lulus karena tidak ada formasi yang tersedia. Seleksi PPPK tahap 2 sendiri sebenarnya ditujukan untuk mengakomodir honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan masuk dalam database.

Menanggapi isu ini, Komisi I DPRD HSS bersama Disdikbud dan BKPSDM melakukan pertemuan untuk mencari solusi. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan lulusan PPG Prajabatan juga turut hadir. Setelah diskusi panjang, diputuskan bahwa masalah ini akan dibawa ke tingkat Kementerian terkait.

Perwakilan lulusan PPG Prajabatan, Ibnu Salam, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kabar pasti mengenai jadwal keberangkatan ke Jakarta. Rencananya, tim akan berangkat dua orang, bersama dengan perwakilan Disdikbud dan Komisi I DPRD HSS. Mereka akan bertemu dengan pihak Kementerian terkait pada hari Selasa, 23 September 2025.

“Persiapan ke Kementerian masih menunggu informasi lebih lanjut dari DPRD dan dinas terkait,” ujar Ibnu Salam.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) HSS, Akhmad Supian, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu penyesuaian jadwal keberangkatan. Meskipun begitu, Disdikbud tetap berkomitmen untuk membela hak-hak para guru yang telah menyelesaikan program PPG selama satu tahun.

“Program PPG ini adalah kerjasama antara perguruan tinggi dengan Kemdikbud Ristek. Kami akan mencari benang merahnya agar bisa memberikan solusi terbaik,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD HSS, Rahmad Iriadi, menyampaikan bahwa rencana keberangkatan ke Jakarta akan dilakukan pada 1 Oktober 2025. Tim yang akan berangkat terdiri dari Komisi I, Asisten Setda HSS, Disdikbud, BKPSDM, dan perwakilan lulusan PPG Prajabatan.

Tujuan utama dari kunjungan ini tetap sama, yaitu memperjuangkan hak para lulusan PPG Prajabatan. Namun, sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut. “Kuncinya nanti dari Kementerian terkait,” tambah Rahmad Iriadi.

Langkah-Langkah yang Dilakukan oleh Pihak Terkait

1. Rapat Bersama
2. Komisi I DPRD HSS menggelar rapat bersama Disdikbud dan BKPSDM.

3. Perwakilan lulusan PPG Prajabatan turut hadir dalam rapat tersebut.

4. Pembuatan Kesepakatan

5. Setelah diskusi, diputuskan bahwa masalah akan dibawa ke Kementerian terkait.

6. Persiapan Keberangkatan

7. Tim akan berangkat ke Jakarta pada 23 September 2025.

8. Persiapan masih dalam proses penyesuaian jadwal.

9. Komunikasi dengan Pihak Kementerian

10. Tujuan utama adalah memperjuangkan hak para lulusan PPG Prajabatan.
11. Harapan besar diarahkan kepada Kementerian terkait untuk memberikan solusi.

Tantangan yang Dihadapi

• Tidak Ada Formasi PPPK Paruh Waktu
• Lulusan PPG Prajabatan gagal lolos karena tidak ada formasi yang tersedia.
• Proses Seleksi yang Rumit
• Seleksi PPPK tahap 2 ditujukan untuk honorer yang sudah lama bekerja, bukan untuk lulusan PPG.
• Keterlambatan Informasi
• Masih ada ketidakpastian terkait jadwal keberangkatan ke Jakarta.

Harapan Masa Depan

Para lulusan PPG Prajabatan berharap agar pihak Kementerian dapat memberikan solusi yang adil. Mereka berharap bisa diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan melalui PPPK Paruh Waktu. Selain itu, mereka juga berharap agar pihak terkait dapat lebih proaktif dalam menangani isu-isu serupa di masa depan.