Rencana Trump untuk Membangun Kembali Gaza
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana yang mencakup 20 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza. Salah satu bagian utama dari rencana ini adalah pembentukan dewan perdamaian internasional yang akan dipimpin oleh Trump sendiri. Tujuan dewan ini adalah mengatur dan membangun kembali wilayah Gaza dengan bantuan Otoritas Palestina dan pengurangan kehadiran militer Israel secara bertahap.
Trump akan menjadi ketua badan 'transisi' yang bertugas mengawasi kerangka kerja dan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza. Dalam proposalnya, Trump menyatakan bahwa dewan ini akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan tata kelola yang modern dan efisien yang dapat menarik investasi serta melayani rakyat Gaza.
Anggota Dewan Perdamaian Internasional
Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, akan menjadi anggota dewan perdamaian internasional di Gaza. Blair telah menjadi tokoh penting dalam bekerja sama dengan pemerintahan Trump dalam rencana pasca-perang untuk Gaza tanpa campur tangan Hamas. Trump menyebut Blair sebagai sosok yang mudah bergaul dan mudah diajak berdiskusi. Ia juga mengatakan bahwa nama-nama anggota lainnya akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.
Rencana ini diumumkan sebelum Trump memberikan konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, mengatakan bahwa rencana ini akan membawa kembali semua sandera ke Israel, mengakhiri kekuasaan politik Hamas, dan memastikan Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel.
Persyaratan dan Konsekuensi
Dalam proposal Trump, jika Hamas menolak rencana tersebut, maka Israel diperbolehkan membangun wilayah ‘bebas teroris’ yang akan diserahkan kepada Pasukan Stabilisasi Internasional sementara yang terdiri dari mitra Arab dan internasional. Jika Hamas menolak atau menunda pelaksanaannya, Israel akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri.
Netanyahu juga menyatakan dukungan terhadap tuntutan Trump bahwa Otoritas Palestina harus menjalani transformasi radikal untuk mengambil alih pemerintahan Gaza. Jika Hamas menerima, rencana ini mengharuskan Hamas meletakkan senjata dan meninggalkan pemerintahan di Gaza. Anggota Hamas yang ingin hidup damai akan diberikan amnesti untuk tetap tinggal atau diberikan perjalanan aman ke negara-negara penerima.
Pembebasan Sandera dan Tahanan
Dalam waktu 72 jam setelah perjanjian ini, Hamas akan membebaskan 20 sandera hidup dan jenazah 28 sandera yang diculik dari Israel pada 7 Oktober 2023. Sebaliknya, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang dijatuhi hukuman seumur hidup, ditambah 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk semua perempuan dan anak-anak yang ditahan dalam konteks tersebut.
“Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian isi proposal itu.
Dukungan Internasional
Trump menyatakan bahwa negara-negara di sekitar Israel seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, serta negara-negara Arab dan Muslim lainnya telah menyatakan dukungan terhadap kesepakatan tersebut. Ia juga menyebut Pakistan dan Indonesia sebagai contoh negara yang tidak mengakui keberadaan Israel.
Trump fokus pada pengamanan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera sebagai bagian dari tujuannya untuk memperluas Perjanjian Abraham, terutama untuk membuat Arab Saudi menjalin hubungan dengan Israel dan menciptakan aliansi yang lebih besar untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah.
Pembangunan Ekonomi dan Kemanusiaan
Gencatan senjata dan pembebasan sandera akan memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza yang terkepung. Proposal ini secara khusus menolak pendudukan jangka panjang Israel di Jalur Gaza dan menyatakan bahwa Israel tidak akan mencaplok wilayah mana pun. Sebaliknya, Israel akan menarik diri dari wilayah-wilayah tersebut ketika Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dapat mengambil alih.
ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk melatih pasukan polisi Palestina yang baru. Otoritas Palestina harus menjalani reformasi yang tercantum dalam berbagai proposal, termasuk rencana perdamaian Trump pada 2020 dan proposal terbaru yang diajukan oleh Arab Saudi dan Prancis, dengan Trump mendukung PA mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza jika persyaratannya terpenuhi.
Solusi Jangka Panjang
Proposal ini juga menyatakan bahwa tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik,” demikian dikutip.
Jika Otoritas Palestina memenuhi persyaratan reformasi, kemajuan itu akan menciptakan jalur yang kredibel menuju kenegaraan Palestina, satu-satunya pengakuan eksplisit atas negara Palestina merdeka yang tercantum dalam rencana tersebut.
Dialog Politik dan Investasi
Poin terakhir dari rencana itu adalah AS akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai. Rencana ini juga mencakup insentif ekonomi, berdasarkan pandangan Trump bahwa Jalur Gaza yang berada di tepi laut merupakan ladang investasi yang menjanjikan.
Trump akan mendirikan kawasan ekonomi khusus dengan tarif dan tingkat akses yang diutamakan untuk dinegosiasikan dengan negara mitra. “Banyak proposal investasi yang bijaksana dan ide-ide pembangunan yang menarik telah disusun oleh kelompok-kelompok internasional yang berniat baik, dan akan dipertimbangkan untuk menyatukan kerangka kerja keamanan dan tata kelola guna menarik dan memfasilitasi investasi-investasi ini yang akan menciptakan lapangan kerja, peluang, dan harapan bagi masa depan Gaza,” demikian isi proposal itu.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!