Isu Kenaikan Gaji Anggota DPR Tahun 2025 Diklarifikasi oleh Wakil Ketua DPR
Isu mengenai kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2025 kembali menjadi perhatian masyarakat setelah adanya pernyataan dari Wakil Ketua DPR, Adies Kadir. Namun, ia kemudian melakukan klarifikasi dan menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan gaji maupun tunjangan bagi anggota dewan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Agustus 2025. Ia menyampaikan bahwa beberapa informasi yang ia sampaikan sebelumnya tidak sepenuhnya akurat dan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
“Saya ingin memberikan klarifikasi terkait dengan beberapa hal yang saya sampaikan sebelumnya. Setelah saya cek melalui kesetjenan, ternyata tidak ada kenaikan baik dalam hal gaji maupun tunjangan,” ujar Adies menjelaskan.
Salah satu poin yang diluruskan adalah mengenai tunjangan beras. Adies menyebutkan bahwa nilai tunjangan tersebut tetap sebesar Rp200 ribu per bulan sejak tahun 2010 dan belum pernah mengalami penyesuaian.
“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200 ribu kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi,” tambahnya.
Selain itu, Adies juga menjelaskan bahwa yang ada saat ini adalah tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Tunjangan ini sudah dianggarkan sejak tahun 2024 karena rumah jabatan anggota DPR telah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara.
“Anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas, dan diberikan tunjangan perumahan,” jelas Adies.
Sebelumnya, Adies sempat menyebutkan bahwa ada penyesuaian pada beberapa komponen tunjangan, seperti tunjangan beras yang naik menjadi sekitar Rp12 juta per bulan dan tunjangan bensin yang meningkat hingga Rp7 juta per bulan. Pernyataan tersebut kini resmi diralat dan dikonfirmasi oleh pihak DPR.
Adies juga menyampaikan bahwa seluruh informasi yang diberikan sebelumnya tidak sepenuhnya akurat dan perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan salah paham di masyarakat. Ia berharap dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat dapat memahami secara lebih jelas tentang status gaji dan tunjangan anggota DPR.
Beberapa komponen tunjangan lainnya yang masih tetap berlaku antara lain tunjangan transportasi, pengobatan, dan kebutuhan harian. Semua tunjangan ini dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.
Dengan adanya penjelasan dari Adies, isu kenaikan gaji anggota DPR tahun 2025 kini lebih jelas dan tidak lagi menimbulkan keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tetap menjaga transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta tunjangan bagi anggotanya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!