
aiotrade.app.CO.ID - JAKARTA
Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara penyerahan uang hasil penyitaan dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak goreng sebesar Rp 13 triliun kepada negara. Penyerahan uang ini dilakukan oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).
Prabowo menegaskan bahwa kasus ini sangat merugikan negara. Ia juga menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 13 triliun tersebut bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, seperti memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di daerah. Selain itu, uang ini juga bisa dimanfaatkan untuk membangun kampung nelayan.
Menurut Prabowo, pembangunan satu kampung nelayan membutuhkan dana sebesar Rp 22 miliar. Dengan demikian, uang sebesar Rp 13 triliun bisa digunakan untuk membangun sebanyak 600 kampung nelayan.
Ia menjelaskan bahwa selama Indonesia merdeka, nelayan tidak pernah memiliki fasilitas yang layak. Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan kampung nelayan sebagai salah satu program utama. Prabowo menyatakan bahwa pihaknya akan membangun sebanyak 1.100 desa nelayan, dengan setiap desa mendapatkan anggaran sebesar Rp 22 miliar.
Dalam satu kampung nelayan terdapat sekitar 2.000 kepala keluarga. Jika ditambah istri dan anak-anak, maka jumlah penduduk yang bisa mendapatkan hidup yang layak mencapai 5.000 orang. Dengan demikian, jika dibangun 1.000 kampung nelayan, maka sekitar 5 juta orang Indonesia akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.
Prabowo juga menekankan bahwa uang sebesar Rp 13 triliun baru merupakan kerugian negara dari satu sektor saja, yaitu perkebunan sawit. Ia mengingatkan bahwa kasus ini juga sempat menyebabkan kelangkaan minyak goreng yang merugikan masyarakat selama berminggu-minggu.
"Menurut saya, ini sangat kejam dan tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau bisa dikategorikan sebagai subversi ekonomi?" tanya Prabowo.
Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada kejaksaan atas upaya mereka dalam menuntaskan kasus ini. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada banyak tugas lain yang harus diselesaikan. Menurutnya, masih ada tambang ilegal yang memberikan kerugian besar bagi negara. Kerugian yang diderita negara mungkin mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Pembangunan kampung nelayan dan perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memaksimalkan manfaat dari aset negara yang telah disita, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terpinggirkan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar