UMK Ponorogo 2026 Naik 5,85 Persen, Disepakati Rp2,54 Juta

aiotrade.CO.ID, PONOROGO –
Dewan Pengupahan Kabupaten Ponorogo secara resmi menyetujui usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2026 sebesar Rp140.525 atau naik sebesar 5,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kesepakatan ini tercapai setelah melalui diskusi antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo, perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo. Hasil kesepakatan ini telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan.

Wakil Ketua SPSI Ponorogo, Eko Nugroho, menjelaskan bahwa pihak buruh awalnya mengusulkan kenaikan UMK di kisaran delapan hingga sembilan persen. Namun, angka tersebut dinilai terlalu berat bagi kalangan pengusaha. "Harapan buruh sebenarnya kenaikan 8–9 persen untuk 2026. Tetapi setelah mempertimbangkan kondisi dunia usaha, akhirnya disepakati kenaikan 5,85 persen," kata Eko.

Meski demikian, Eko berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dapat menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kenaikan UMK Ponorogo lebih tinggi dari usulan daerah. "Menurut kami, kenaikan delapan persen masih relevan dengan kondisi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Ponorogo, Sumeru Hari Prastowo, menyatakan bahwa kesepakatan kenaikan 5,85 persen merupakan jalan tengah yang adil bagi pekerja dan pengusaha. Ia menjelaskan bahwa penghitungan UMK 2026 masih mengacu pada formula lama dengan nilai alfa 0,7, yaitu nilai tengah dari rentang 0,5 hingga 0,9 yang ditetapkan pemerintah. "Dengan skema itu, UMK Ponorogo 2026 diusulkan menjadi Rp2.543.484. Kami menilai angka ini cukup adil, pekerja mendapatkan kenaikan dan pengusaha masih memiliki ruang menjaga keberlangsungan usaha," kata Sumeru.

Proses Penentuan UMK

Proses penentuan UMK dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pengupahan, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Setiap pihak memiliki pandangan dan kepentingan masing-masing dalam menentukan besaran kenaikan upah. Berikut adalah beberapa hal penting dalam proses tersebut:

• Pertemuan antara para pemangku kepentingan: Dewan Pengupahan melakukan pertemuan rutin dengan Dinas Tenaga Kerja, SPSI, dan Apindo untuk membahas usulan kenaikan UMK.
• Analisis kondisi ekonomi: Kenaikan upah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, inflasi, serta biaya hidup yang meningkat. Oleh karena itu, penyesuaian upah harus sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah.
• Formula penghitungan UMK: Penghitungan UMK didasarkan pada formula yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk nilai alfa yang digunakan sebagai parameter penyesuaian.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menetapkan UMK. Meskipun usulan kenaikan UMK berasal dari Dewan Pengupahan, akhirnya penentuan kenaikan upah tetap bergantung pada keputusan pemerintah provinsi. Dalam kasus Ponorogo, usulan kenaikan UMK telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan.

Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk memastikan bahwa kenaikan upah tidak memberatkan pengusaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mencegah penutupan usaha akibat beban biaya yang terlalu tinggi.

Harapan Masa Depan

Dari hasil kesepakatan ini, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Kenaikan upah yang wajar akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sementara pengusaha tetap bisa menjaga kelangsungan usahanya.

Eko Nugroho dan Sumeru Hari Prastowo sepakat bahwa kenaikan 5,85 persen merupakan solusi yang layak. Namun, mereka juga berharap agar pemerintah dapat memberikan pertimbangan tambahan jika ada kondisi ekonomi yang memungkinkan kenaikan yang lebih tinggi.

Tantangan dan Peluang

Meskipun kenaikan UMK 5,85 persen telah disepakati, tantangan tetap ada. Misalnya, kenaikan biaya hidup yang terus meningkat bisa membuat upah yang diterima pekerja kurang mencukupi. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha juga menjadi fokus utama pengusaha.

Dengan kenaikan upah yang sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.