Wamendagri Bima Arya Dorong Efisiensi APBD untuk Kesejahteraan Rakyat

Pentingnya Efisiensi dalam Pengelolaan APBD

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah Indonesia. Menurutnya, APBD yang sehat menjadi fondasi utama untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Bima usai rapat internal bersama Wali Kota Surakarta dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Selasa 21 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa APBD yang sehat bukan hanya tentang laporan keuangan yang rapi, tetapi juga tentang bagaimana setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi rakyat.

“Sekarang ini kita ingin agar seluruh kota di Indonesia memiliki APBD yang sehat. Belanja yang tidak penting harus dihilangkan atau dikurangi,” tegas Bima kepada awak media.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan belanja daerah, meminimalisir kegiatan seremonial, dan memperkuat sektor pendapatan asli daerah (PAD). Ia menambahkan bahwa belanjanya harus maksimal, jangan sampai gagal lelang. Pemerintah daerah juga harus melihat sektor mana yang bisa menyumbang PAD lebih besar.

Selain itu, Bima mendorong adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program strategis nasional agar pelaksanaannya tepat sasaran dan efisien. “Seluruh daerah harus mendukung dan mengawal program pusat. Pemerintah pusat ingin APBD daerah lebih sehat, efisien, dan produktif,” lanjutnya.

Langkah Positif dari Pemkot Surakarta

Dalam kesempatan tersebut, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang tengah melakukan evaluasi terhadap belanja tidak produktif serta menata ulang tata kelola aset daerah. Ia juga menyoroti inisiatif Pemkot dalam merancang kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintahan.

“Pak Wali tadi menjelaskan rencana Work From Anywhere, itu bagus. Lalu ada penataan aset yang ingin dikelola dengan lebih baik. Ini langkah positif,” ujar Bima.

Meski demikian, ia mengingatkan agar rencana tersebut dikaji secara komprehensif agar tidak mengganggu pelayanan publik. “Saya sarankan Pak Wali mengkaji lebih detail, supaya efisiensi tercapai tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Memastikan Anggaran Berjalan Lancar

Bima menegaskan, anggaran yang sudah dialokasikan tidak boleh mandek. Ia meminta agar kepala daerah bekerja keras menggerakkan roda ekonomi daerah dengan mempercepat realisasi belanja publik. “Jangan sampai uang yang sudah dialokasikan tidak bergerak karena proses kegiatan lambat. Pemerintah pusat ingin uang di daerah segera berputar untuk rakyat,” tegasnya.

Kemendagri pun berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar serapan anggaran lebih optimal. “Pak Mendagri dan Kementerian Keuangan mendorong agar belanja daerah bisa maksimal dan memberi efek langsung pada kesejahteraan warga,” ujarnya.

Apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Di akhir kunjungannya, Bima memberikan apresiasi khusus kepada Pemkot Surakarta atas keberhasilan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberhasilan Kota Solo menciptakan ekosistem MBG yang baik patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Saya apresiasi karena di sini zero accident. Pak Wali menyiapkan ekosistem yang kuat dari sisi supply chain. Program MBG ini bukan hanya menyehatkan, tapi juga mensejahterakan,” kata Bima.