Warga Siap Demo Kedua, Tuntut Bupati Pati Mundur; Mendagri Minta Sudewo Bersikap Santun

Kembali Memanas, Aksi Unjuk Rasa di Kabupaten Pati

Setelah aksi unjuk rasa yang sempat memicu keributan pada 13 Agustus lalu, warga Kabupaten Pati kini berencana menggelar demo kedua pada Senin, 25 Agustus 2025. Rencana ini menunjukkan bahwa gelombang tuntutan untuk menggulingkan Bupati Pati, Sudewo, masih terus bergulir.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan agar aksi tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Ia menekankan bahwa warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Pansus kan ada mekanismenya. Jadi, jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja," ujar Tito di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, proses pemerintahan harus tetap berjalan meskipun DPRD Pati sedang menggulirkan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan bupati. Ia mengingatkan bahwa selama proses pemakzulan sedang berlangsung, roda pemerintahan tetap harus berjalan normal.

Tito juga mengambil contoh dari kasus pemakzulan Bupati Jember pada tahun 2020. Meski DPRD menggulirkan pemakzulan, pemerintahan tetap berjalan normal hingga akhirnya Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan tersebut.

"Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya," tegas mantan Kapolri itu.

Komunikasi yang Lebih Santun

Selain soal hak angket, Tito juga memberikan pesan kepada Bupati Pati Sudewo untuk lebih santun dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Pesan ini muncul di tengah gelombang unjuk rasa yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hal yang sah, namun harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merusak fasilitas publik.

"Penyampaian pendapat adalah hal yang tidak dilarang. Namun, saya ingatkan agar tidak anarkis," tegasnya.

Rencana aksi demo jilid II ini diinisiasi oleh Ahmad Husein, yang sebelumnya dikenal sebagai koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Namun kali ini, Husein tidak akan membawa nama aliansi tersebut, melainkan menggunakan nama baru: Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Husein menjelaskan bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebelumnya telah menandatangani perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar demo lagi. Perjanjian tersebut menjadi syarat pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan karena dugaan provokasi saat aksi ricuh 13 Agustus lalu.

"Namanya Masyarakat Pati Timur Bersatu. Tapi, mewakili seluruh masyarakat Pati," kata Husein.

Ia mengklaim, unjuk rasa kali ini akan melibatkan sekitar 50.000 orang dengan tuntutan utama agar DPRD Pati segera menuntaskan Pansus Hak Angket dan memakzulkan Bupati Sudewo.

Waspada Penyusup

Husein mengimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus nanti agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab, hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi.

Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa 13 Agustus lalu. Tidak menutup kemungkinan, skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus nanti.

"Bahkan saya dengar akan ada penyusup yang bikin kericuhan dengan bawa bom molotov. Saya harap jangan sampai terjadi seperti itu. Saya minta yang ikut demo besok jangan rusak fasilitas umum dan jangan anarkis. Antisipasinya, kalau ada yang ricuh, Polresta Pati harus langsung tangkap," tandas dia.

Minta Sudewo Tetap Bekerja

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahkan Bupati Pati Sudewo untuk tetap menjalankan tugas pemerintahan, meskipun DPRD Kabupaten Pati telah menggulirkan hak angket untuk proses pemakzulan. Menurut Tito, proses pemerintahan harus terus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan. Sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan," kata Tito usai acara Hari Konstitusi di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Tito menjelaskan bahwa proses pemakzulan bupati harus melalui mekanisme hukum, dengan Mahkamah Agung sebagai pengambil keputusan akhir. Ia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi pada pemerintahan di Jember, di mana proses pemakzulan juga digulirkan oleh DPRD, namun roda pemerintahan tetap berputar.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang menuntut Sudewo mundur telah terjadi pada 13 Agustus 2025. Namun, Sudewo menolak tuntutan tersebut. Ia berdalih, dirinya dipilih secara konstitusional dan demokratis oleh masyarakat, sehingga tidak bisa mundur hanya karena tuntutan.

"Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi, tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan seperti itu," kata Sudewo, seraya mengimbau warganya untuk menjaga soliditas dan tidak terprovokasi.