Whoosh: Utang Politik, Utang Negara, dan Akal Sehat

Kekuasaan yang Diwariskan dan Proyek Whoosh sebagai Ujian

Presiden Prabowo kini sudah setahun lebih berdiri di puncak piramida kekuasaan Indonesia, namun pondasi piramida itu bukan sepenuhnya hasil tangannya sendiri. Batu-batu di dasar piramida telah disusun lebih dulu oleh kekuasaan sebelumnya, dan sebagian bahkan masih menyimpan cap tangan lama: Jokowi, Luhut, dan jaringan oligarki yang menenun struktur kekuasaan di sekeliling istana.

Dalam politik Indonesia, tak ada kekuasaan yang benar-benar baru; yang ada hanyalah kekuasaan yang diwariskan, dengan semua beban, syarat, dan utangnya. Kemenangan Prabowo di Pemilu lalu bukanlah semata hasil karisma atau strategi personal. Ia adalah kombinasi antara apa yang dimiliki oleh Prabowo beserta kalkulasi kekuasaan Jokowi, logistik politik, dan mesin birokrasi yang bekerja di bawah slogan “melanjutkan.”

Dari sanalah muncul apa yang disebut sebagai utang politik, bentuk paling halus dari perjanjian kekuasaan: siapa yang naik, harus menjaga kontinuitas. Siapa yang berutang legitimasi, harus menanggung warisan yang menyertainya. Kini, suka tak suka, Prabowo menerima kursi presiden, tetapi juga menerima nota tagihan dari masa lalu.

Salah satu tagihan terbesar itu bernama Whoosh, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, kebanggaan era Jokowi yang kini berubah menjadi ujian pertama bagi akal sehat pemerintahan baru. Di atas kertas, Whoosh adalah proyek modernitas, bukti bahwa Indonesia mampu sejajar dengan Jepang atau China. Namun di lapangan, Whoosh berubah menjadi medan ujian antara teknokrasi dan politik, antara disiplin fiskal dan keberanian simbolik.

Keberanian Politik Atau Manuver Populis?

Bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, proyek ini adalah mimpi buruk yang berwujud dalam angka-angka: pembengkakan biaya, ketidakjelasan pembiayaan, dan tekanan politik agar negara turun tangan menutup defisit. Purbaya menolak dengan tegas. APBN tidak boleh menjadi tong sampah proyek yang gagal menghitung risikonya sejak awal. Ia berdiri di sisi hukum fiskal, bukan di bawah sorotan politik.

Namun posisi itu berisiko. Dalam sistem kekuasaan yang dibangun atas kompromi politik, teknokrat yang menolak instruksi simbolik kerap dianggap tidak sejalan dengan “visi nasional.” Dalam konteks ini, Purbaya bukan hanya menteri keuangan; ia adalah penjaga rasionalitas di tengah pesta politik yang sedang mencari tepuk tangan.

Di sisi lain, Prabowo tampil dengan gaya khasnya—tegas, simbolik, dan penuh pernyataan besar. Ia menyatakan siap menanggung utang Whoosh, sekitar Rp 1,2 triliun per tahun, menggunakan dana hasil sitaan koruptor. Di depan kamera, pernyataan itu terdengar heroik, seolah negara akhirnya punya pemimpin yang berani bertanggung jawab. Tapi di balik sorot kamera, pertanyaan fiskal mulai bergema, apakah mekanismenya realistis? Apakah dana sitaan bisa dijadikan sumber pembayaran tetap? Dan jika tidak cukup, siapa yang akan menutup sisanya?

Langkah Prabowo bisa dibaca dua cara: sebagai keberanian politik, atau sebagai manuver populis untuk menegaskan dirinya sama, namun berbeda dari Jokowi. Namun keberanian tanpa kalkulasi hanya menghasilkan keberisikan. Dalam dunia fiskal, simbolisme tidak bisa menutupi defisit.

Kereta Cepat di Rel Utang

Ketika Jokowi meresmikan Whoosh, sorak sorai menggema; tapi di balik peresmian itu, ada lembar-lembar kontrak dan pembiayaan yang belum sepenuhnya beres. Kini, Prabowo mewarisi kereta cepat yang meluncur di rel utang. Ia tidak bisa berhenti, tapi juga tak tahu di mana harus menekan rem. Di sinilah dilema “presiden pewaris” muncul: melanjutkan berarti menanggung, berhenti berarti menentang warisan kekuasaan yang membawanya naik.

Ketegangan antara dua statemen - Purbaya dan Prabowo- menjadi potret kecil dari benturan besar dalam pemerintahan modern: benturan antara akal sehat dan politik pencitraan. Purbaya memegang kalkulator dan prinsip, Prabowo memegang mikrofon dan sorotan. Satu berbicara angka, satu berbicara semangat. Dalam politik, semangat lebih mudah dijual daripada angka. Tapi sejarah ekonomi selalu membuktikan: negara yang memuja simbol tanpa menghitung beban akhirnya membayar dengan krisis.

Publik kini menyaksikan tarik-menarik yang sunyi: apakah Indonesia akan tetap rasional dalam mengelola utang, atau kembali pada tradisi lama—menambal kesalahan politik dengan uang rakyat. Jika Purbaya gagal menjaga batas fiskal, APBN bisa bocor di bawah tekanan politik populis. Jika Prabowo ceroboh, citra pemimpin tegas bisa berubah menjadi presiden yang gegabah.

Ambisi Besar, Eksekusi Cepat, Pengawasan Lemah

Proyek Whoosh bukan hanya tentang rel, kereta, atau kecepatan. Ia adalah cermin cara negara ini membangun. Ambisi besar, eksekusi cepat, tapi pengawasan lemah. Dari proyek ini kita bisa membaca DNA kekuasaan Indonesia modern: ambisi besar, eksekusi cepat, tapi pengawasan lemah. Dalam budaya politik yang terbiasa memuja hasil visual, transparansi dan akuntabilitas sering dianggap sekadar gangguan.

Warisan Jokowi-LBP dalam hal ini ambigu. Di satu sisi, mereka membuktikan bahwa Indonesia bisa bergerak cepat, membangun tanpa banyak basa-basi. Tapi di sisi lain, kecepatan itu menyisakan lubang fiskal dan birokrasi yang terbakar lembur. Pertanyaan bagi Prabowo bukan sekadar apakah ia bisa melanjutkan warisan itu, tetapi apakah ia berani mengkoreksinya. Meneruskan tanpa evaluasi adalah bentuk kepatuhan, bukan kepemimpinan. Dan di sinilah ukuran sejati seorang presiden diuji.

Apakah ia hanya pewaris yang sopan, atau pembaru yang berani. Whoosh kini telah berubah menjadi metafora tentang kepemimpinan. Ia menguji Purbaya tentang integritas, menguji Prabowo tentang kebijakan, dan menguji Jokowi tentang warisan. Publik mulai melihat pola lama: proyek ambisius dengan biaya tinggi, konflik kepentingan yang samar, dan keputusan yang diambil lebih karena gengsi nasional daripada perhitungan matang.

Dalam setiap konferensi pers, kata “keberanian” sering diulang. Tapi jarang ada yang bicara tentang “kebijakan rasional.” Padahal dalam dunia fiskal, keberanian tanpa akal sehat sama berbahayanya dengan ketakutan tanpa arah.

Rakyat Butuh Akuntabilitas, Bukan Jawaban Heroik

Prabowo mungkin bisa menanggung utang Whoosh dengan dana sitaan koruptor tahun ini, tapi bagaimana tahun depan? Dan bagaimana dengan proyek-proyek lain yang akan mewarisi model serupa? Tanpa pembenahan sistem, negara ini akan terus menambal lubang dengan simbol, bukan solusi. Whoosh kini melesat di atas rel yang tidak hanya membawa penumpang, tapi juga membawa beban politik, utang negara, dan harapan rakyat.

Jika proyek ini berhasil, ia akan menjadi bukti bahwa Indonesia bisa menyeimbangkan ambisi dan rasionalitas. Tapi jika gagal, ia akan tercatat sebagai simbol mahal dari utang politik yang dibayar dengan utang negara. Publik tak butuh jawaban heroik. Mereka butuh transparansi, akuntabilitas, dan akal sehat. Sebab hanya itu yang membedakan pembangunan dari sekadar pertunjukan.

Prabowo boleh berbicara tentang keberanian, Purbaya boleh menegaskan tentang disiplin, Jokowi boleh mengklaim tentang visi. Tapi pada akhirnya, sejarah hanya mencatat satu hal. Apakah negara ini belajar dari kesalahannya, atau sekadar mengganti pemeran dalam drama yang sama. Dan ketika kereta Whoosh melesat di atas jalurnya, suara gemuruh itu terdengar seperti bisikan masa lalu. “Utang politik” selalu menuntut bayarannya. Utang negara menambah bunganya. Tapi akal sehat—kalau hilang—tak pernah bisa ditebus dan dicari dimana.