Zulfinasran Jamin Seleksi PPPK di Parimo Bebas Titipan, Bahkan Anaknya Tak Lulus

Proses Seleksi PPPK di Parigi Moutong Berjalan Transparan

Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, menegaskan bahwa proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerahnya berjalan secara transparan dan bebas dari praktik titipan. Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang menyebutkan adanya peserta "siluman" atau calon yang diduga lolos tanpa memenuhi syarat.

“Jika ada yang dikatakan siluman yang masuk di sini, tolong laporkan segera kepada kami selaku Pansel,” ujar Zulfinasran baru-baru ini. Menurutnya, laporan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas proses seleksi PPPK.

Panitia Seleksi (Pansel) bahkan telah menyiapkan kanal pengaduan resmi melalui situs BKPSDM Parigi Moutong bagi siapa pun yang memiliki bukti kecurangan. “Kami sudah menyediakan nomor kontak di website BKPSDM Parigi Moutong. Langsung sampaikan identitasnya, jangan hanya kabar yang tidak jelas,” ucapnya.

Zulfinasran juga menegaskan, tidak ada pihak mana pun yang dapat mengintervensi hasil seleksi, termasuk keluarganya sendiri. “Anak saya saja tidak lulus, sepupu istri saya juga tidak bisa dibantu meski dia K2. Jadi tidak usah khawatir,” tegasnya.

Ia menambahkan, pada seleksi tahap pertama, empat peserta sudah diberhentikan karena terbukti tidak memenuhi syarat. Langkah itu, kata dia, menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga proses seleksi tetap objektif.

Lebih lanjut, Zulfinasran menjelaskan bahwa dugaan munculnya peserta “siluman” pada tahap kedua bisa saja disebabkan oleh peserta guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) namun belum berstatus honorer.

“Untuk tahap 2 ini memang ada yang tidak berhonor tapi ikut tes, dan itu benar adanya,” jelasnya. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi guru bersertifikat PPG untuk mengikuti seleksi PPPK meski tidak bekerja di sekolah mana pun.

“Sekalipun guru yang tidak pernah berhonor tapi sudah lulus PPG, itu dibuka ruang untuk mendaftar PPPK tahap 2,” ungkap Zulfinasran. Menurutnya, jumlah peserta dari kalangan guru PPG mencapai ratusan orang, namun data rinci masih menunggu hasil validasi dari BKPSDM Parigi Moutong.

“Ada beberapa ratus orang guru yang sudah lulus PPG, diberi ruang ikut seleksi PPPK. Ini yang mungkin dianggap tidak pernah honor tapi diangkat,” pungkasnya.

Tindakan Pemerintah dalam Menghadapi Isu Kecurangan

Pemerintah setempat telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi isu-isu yang muncul selama proses seleksi PPPK. Selain menyiapkan saluran pengaduan resmi, mereka juga aktif dalam memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

• Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya.
• Pansel menegaskan bahwa semua proses dilakukan secara objektif dan transparan.
• Data peserta dan hasil seleksi akan terus dipantau dan diverifikasi.

Dengan komitmen kuat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam seleksi PPPK, pemerintah daerah berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan.