Presiden Prabowo Langsung Pimpin Rapat Soal Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung rapat dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas berbagai isu penting, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang menjadi perhatian publik. Rapat tersebut digelar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah presiden tiba dari luar negeri.
Pembahasan ini dilakukan setelah Presiden tiba di Tanah Air pada Sabtu sore, 27 September 2025, setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan ke empat negara, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Setelah menggelar rapat di Bandara Halim, Presiden tetap melanjutkan diskusi mengenai MBG hingga malam hari.
Sehari setelahnya, atas instruksi Presiden, Zulkifli Hasan—yang akrab disapa Zulhas—mengatakan bahwa dirinya bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga mengadakan rapat koordinasi terkait program MBG. Ia menyampaikan bahwa Presiden sangat memperhatikan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama pemerintah. “Kami menegaskan bahwa insiden bukan sekadar angka, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan generasi penerus bangsa,” ujar Zulhas.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati beberapa poin perbaikan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan program MBG. Salah satu langkah yang diambil adalah evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang belakangan menimbulkan kasus keracunan makanan. Pemerintah akan menutup sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menimbulkan masalah, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan.
Penutupan SPPG bermasalah dilakukan sementara waktu hingga proses evaluasi dan investigasi selesai. Evaluasi ini mencakup kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, bukan hanya di tempat yang terjadi insiden. Selain itu, setiap SPPG akan wajib melakukan sterilisasi alat makan dan meningkatkan sanitasi, terutama dalam hal kualitas air dan pengelolaan limbah.
Pemerintah juga memutuskan agar seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG proaktif dalam proses perbaikan. Zulhas menyatakan bahwa setiap SPPG harus memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat. “Tanpa SLHS, risiko kejadian serupa bisa terulang. Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah meminta Menteri Kesehatan untuk memaksimalkan peran puskesmas dan unit kesehatan sekolah dalam memantau SPPG secara rutin. Langkah-langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Dengan demikian, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menjaga kesehatan serta keselamatan generasi muda bangsa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!