Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas Dianggap Tidak Layak
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyumas kembali menjadi sorotan setelah menu makanan yang disajikan di salah satu dapur wilayah Kecamatan Cilongok viral di media sosial.
Pada pertengahan September 2025, foto menu berupa roti separuh dan kacang rebus menyebar luas di berbagai platform digital. Menu tersebut dinilai tidak layak untuk anak-anak penerima manfaat karena dianggap tidak memenuhi standar gizi.
Menu tersebut berasal dari dapur MBG yang dikelola SPPG di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok. Kejadian ini menjadi perhatian utama dan menyebabkan banyak keluhan dari warga. Akibatnya, dapur tersebut terpaksa ditutup sementara hingga ada penanganan lebih lanjut.
Anggota DPRD Banyumas Komisi IV, Alfiatun Khasanah, langsung melakukan inspeksi ke lokasi. Ia menemukan berbagai ketidaksesuaian dalam pengelolaan dapur tersebut. Menurutnya, dapur yang seharusnya memenuhi standar teknis justru tidak layak. Mulai dari lantai yang tidak menggunakan epoksi hingga penyajian menu yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak.
Selain itu, Alfi juga mengungkap adanya kasus anak-anak yang mengalami diare setelah mengonsumsi menu pedas seperti telur balado. Menurutnya, menu tersebut seharusnya tidak diberikan kepada anak usia PAUD maupun TK.
Alfi menjelaskan bahwa program MBG sejatinya memiliki tujuan untuk menciptakan generasi emas, membuka peluang kerja, serta meningkatkan perekonomian desa. Namun, ia menilai program ini dijalankan secara tidak benar.
"Program presiden yang baik, tapi dijalankan dengan tidak benar. Saya menemukan buah busuk, menu asal-asalan, hingga ancaman bagi warga yang protes. Bahkan, ahli gizi yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak hadir saat sidak," ujarnya pada Selasa, 23 September 2025.
Dengan kuota hampir 4.000 porsi per hari di beberapa desa, Alfi menyebut SPPG di Desa Gunung Lurah sebagai yang paling bermasalah. Ia juga mengatakan bahwa kisruh MBG terjadi di beberapa desa, termasuk Sokawera, Gunung Lurah, dan Sambirata, yang menjadi tempat aduan dari masyarakat melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook.
Hingga 23 September 2025, evaluasi menyeluruh masih dilakukan oleh pihak terkait. Alfi menegaskan bahwa dapur tidak boleh beroperasi sebelum ada perbaikan yang signifikan.
Menurutnya, dengan dana Rp10 ribu per anak, seharusnya cukup untuk menyajikan makanan bergizi jika dikelola dengan baik dan memanfaatkan hasil tani lokal. Menu kacang rebus dan roti separuh serta beberapa menu lainnya, ia anggap tidak layak diberikan kepada penerima MBG, termasuk warga Gunung Lurah Cilongok, Banyumas.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!