Komitmen Kementerian Haji dan Umrah dalam Menjaga Integritas
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga integritas sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyampaikan pernyataan Presiden tersebut dalam sebuah dialog. Ia mengatakan bahwa presiden memberikan analogi bahwa meskipun banyak institusi terlibat dalam korupsi, Kementerian Haji harus menjadi contoh yang bersih dan tidak terkontaminasi oleh tindakan tidak etis.
“Jika semua orang korupsi atau semua institusi ada korupsi, maka di Kementerian Haji ini, karena dia mengurusi sesuatu yang suci, itu tidak boleh ada korupsi sama sekali,” ujar Dahnil dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (24/9/2025). Ia menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah harus dikelola dengan kejujuran dan menjaga kebersihan dari segala bentuk tindakan yang tidak sesuai.
Dahnil juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian Haji dan Umrah sangat berat, mengingat kementerian ini baru saja dibentuk dan harus membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sempat goyah akibat kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji. Ia menuturkan bahwa mengembalikan kepercayaan publik bukanlah hal mudah, karena ada sejarah yang perlu diperbaiki.
“Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa integritas menjadi wajah utama dari Kementerian Haji dan Umrah,” tambahnya. Ia menekankan bahwa komitmen ini juga merupakan pesan langsung dari Presiden Prabowo.
Langkah Awal dalam Rekrutmen Pegawai
Sebagai langkah awal, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan proses rekrutmen pegawai. Meskipun beberapa pegawai yang akan bergabung telah memiliki jabatan di kementerian lain sebelumnya, proses ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa seluruh personel memiliki komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan transparansi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, serta perubahan ketiga yang terjadi, mengamanatkan adanya migrasi atau pergeseran sumber daya manusia dan aset dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji dan Umrah. Dengan demikian, ada dua kementerian yang secara otomatis mengalami pergeseran ke Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam proses pergeseran ini, pihak Kementerian Haji dan Umrah melakukan asesmen terhadap SDM dan aset yang berasal dari dua kementerian tersebut. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dipindahkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak terjadi penyalahgunaan.
Tujuan Utama Kementerian Haji dan Umrah
Tujuan utama dari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah untuk memastikan pengelolaan haji dan umrah dilakukan dengan transparan, efisien, dan berintegritas. Dengan komitmen dari Presiden dan para pejabat terkait, diharapkan Kementerian Haji dan Umrah mampu menjadi contoh bagi instansi-instansi lain dalam menjaga kejujuran dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara.
Proses migrasi SDM dan aset, serta rekrutmen pegawai yang dilakukan, menjadi langkah penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, diharapkan Kementerian Haji dan Umrah mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga reputasi yang baik dalam pengelolaan haji dan umrah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!