DPRD Blora Perhatikan Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini menjadi perhatian serius dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pihak DPRD mengundang sejumlah instansi terkait untuk menghadiri rapat dengar pendapat. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang lobi DPRD Blora pada Kamis (18/9/2025).
Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, menjelaskan bahwa pihaknya memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dinas Pendidikan. Alasan utamanya adalah aduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG yang ditujukan kepada lembaga pendidikan.
Selama rapat berlangsung, Subroto menyampaikan beberapa kekhawatiran terkait program ini. Salah satunya adalah keterlibatan TNI dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai bahwa aparat TNI yang bertugas di Kodim dan Koramil saat ini disibukkan dengan tugas pengelolaan MBG.
"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Kodim dan Koramil tugasnya kan perang. Ini kon (diperintahkan) ngurusi makanan," ujar Subroto.
Meskipun menyadari pernyataannya bisa menimbulkan reaksi dari TNI, ia tetap bersikeras bahwa penjelasan tersebut penting untuk diketahui. "Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," katanya.
Subroto juga menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) tidak dilibatkan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, stakeholder seperti Dinkesda bahkan tidak tahu spesifikasi program ini.
"Ini kan yo enggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita besok biar jadi pintar," ujarnya. Ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap program ini.
Sebelumnya, ia meyakini bahwa makanan yang dibagikan kepada siswa tidak sesuai dengan standar gizi. Pihaknya juga mempertanyakan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan oleh SPPG di Kabupaten Blora.
Subroto mengajak seluruh anggota dewan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap MBG di daerah pemilihan masing-masing. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa mayoritas makanan yang didistribusikan memiliki kandungan gizi minimalis.
"Bisa dikatakan hampir semua SPPG menunya minimalis. Rp5.000 untungnya sudah kebanyakan. Bahkan, menu basi pernah ada sampai tidak dimakan anak," tambahnya.
Saat ini, terdapat 73 dapur SPPG di seluruh Kabupaten Blora. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 dapur sudah beroperasi dengan total penerima manfaat sebanyak 126.632 sasaran.
Tanggapan TNI Terkait Keterlibatan dalam MBG
Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora memberikan tanggapan terkait keterlibatan TNI dalam program MBG. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel Infanteri Agung Cahyono, mengakui bahwa jajarannya memang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Agung, tugas TNI tidak hanya terbatas pada perang. Ada undang-undang yang mengatur tugas-tugas militer selain perang. "Saya sampaikan bahwa sudah termaktub di undang-undang, kita ada tugas-tugas militer untuk perang dan operasi militer selain perang," ujarnya.
Agung menjelaskan bahwa markas komandonya memiliki tugas fungsi utama yaitu pembinaan teritorial hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, terdapat bintara pembina desa (Babinsa) yang memiliki kemampuan teritorial, salah satunya penguasaan wilayah.
"Nah, dia harus tahu di situ, Babinsa harus tahu bahwa itu operasi atau tidak, monitoring, pengawasan secara eksternal," kata Agung.
Selain tugas pengawasan eksternal untuk program MBG, aparat TNI juga memiliki peran lain yang mendukung program-program pemerintah. "Termasuk gerakan pangan murah dan lain sebagainya, kedaulatan pangan itu menjadi tugas-tugas tambahan anggota kita di wilayah."
"Jadi tidak ada yang namanya Kodim hanya perang. Karena situasi tidak perang, kita melaksanakan tugas-tugas selain perang. Salah satunya itu tadi: penguasaan wilayah kemudian pemberdayaan wilayah daerah," tambahnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!