Ketika Akademisi Ajukan 7 Desakan Darurat Ekonomi

Tujuh Desakan Darurat Ekonomi untuk Membangun Kesejahteraan Nasional

Beberapa ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mengusulkan "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" sebagai langkah penting yang harus segera diambil oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional yang semakin rumit. Desakan ini dirumuskan sebagai bentuk seruan bersama agar pemerintah menindaklanjuti isu-isu ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Tujuh desakan tersebut dipresentasikan dalam diskusi publik yang digelar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM pada Jumat, 19 September lalu. Dosen FEB UGM Sekar Utami Setiastuti menjelaskan rincian dari ketujuh poin tersebut:

• Perbaiki Misalokasi Anggaran: Pemerintah diminta untuk memperbaiki penggunaan anggaran secara menyeluruh dan menempatkan dana pada program yang proporsional serta berpihak kepada rakyat.
• Kembalikan Independensi Institusi: Pentingnya menjaga independensi dan transparansi institusi negara agar tidak terpengaruh oleh intervensi pihak tertentu.
• Hentikan Dominasi Negara: Menghentikan dominasi pemerintah yang bisa melemahkan perekonomian lokal, termasuk keterlibatan BUMN, TNI, dan Polri yang berpotensi mengurangi peran UMKM dan swasta.
• Dorong Deregulasi: Mempercepat deregulasi kebijakan, penyederhanaan proses izin, serta mengurangi birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.
• Prioritaskan Penanganan Ketimpangan: Menempatkan penanganan ketimpangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.
• Kembali ke Kebijakan Berbasis Bukti: Mengembalikan kebijakan yang didasarkan pada bukti dan proses teknokratis, serta menghindari program populis yang berisiko mengganggu stabilitas fiskal.
• Tingkatkan Kualitas Institusi: Fokus pada peningkatan kualitas institusi dengan membangun kembali kepercayaan publik, memperbaiki tata kelola demokrasi, serta memberantas praktik konflik kepentingan.

Peneliti LPEM Universitas Indonesia, Rizki Nauli Siregar, menyoroti bahwa isu-isu yang disebutkan di atas berdampak langsung pada rendahnya produktivitas anak muda. Ia menyampaikan bahwa lebih dari 25 persen anak muda di Indonesia tidak produktif, baik karena tidak bekerja maupun tidak sekolah, terutama perempuan. Kondisi ini dinilai sebagai akibat dari misalokasi sumber daya dan institusi negara yang rapuh.

Dosen FEB UGM Elan Satriawan menambahkan bahwa tujuh desakan ini dapat menjadi momentum refleksi bagi semua pihak untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya fondasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.

Desakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis bukti dan transparan, diharapkan perekonomian Indonesia dapat bangkit dan berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, upaya memperbaiki sistem pemerintahan dan mengurangi intervensi yang tidak perlu akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pertumbuhan ekonomi.