Mahasiswa Penyekap Polisi dalam Demo Buruh Dihukum 2 Bulan 10 Hari

Kasus Demonstrasi Hari Buruh di Semarang Masuk Tahap Pengadilan

Pada perayaan Hari Buruh yang digelar pada 1 Mei 2025 lalu, terjadi keributan besar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi tersebut berujung pada tindakan keras dari pihak kepolisian, sehingga memicu reaksi dari para peserta demonstrasi. Dalam peristiwa tersebut, dua mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut, yaitu Rezki Setia Budi dan Muhammad Rafli Susanto, mengalami proses hukum setelah dinyatakan sebagai tersangka.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang pada Selasa (23/9), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang menuntut kedua terdakwa dengan hukuman selama 2 bulan 10 hari penjara. Tuntutan ini didasarkan atas perbuatan keduanya yang dinilai memenuhi unsur Pasal 333 ayat 1 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang lain.

Menurut JPU Ardhika Wisnu, tindakan yang dilakukan oleh Rezki dan Rafli dianggap meresahkan masyarakat. Ia menyebut bahwa tindakan mereka bisa membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Namun, jaksa juga menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Salah satunya adalah usia keduanya yang masih muda, serta adanya kesadaran mereka atas perbuatan yang telah dilakukan.

Selain itu, kedua terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa, sehingga memiliki potensi untuk memperbaiki diri. Hal ini menjadi salah satu alasan jaksa menyarankan agar hakim memberikan hukuman yang tidak terlalu berat, dengan harapan keduanya bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat yang bermanfaat.

Hakim Ketua Rudy Ruswoyo memberikan kesempatan kepada Rezki dan Rafli untuk menyampaikan pembelaan dalam sidang berikutnya. Proses ini akan menjadi langkah penting dalam menentukan putusan akhir dari kasus ini.

Perlu diketahui bahwa aksi Hari Buruh tahun ini berjalan tidak lancar. Massa yang hadir sempat melempari petugas kepolisian, sehingga memicu respons dari pihak berwajib. Puncak dari kejadian ini terjadi saat seorang anggota polisi disekap oleh sekelompok demonstran di tengah pembubaran aksi. Peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi pihak pengadilan, karena menunjukkan adanya tindakan yang melanggar hukum.

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan keamanan negara. Meskipun para peserta aksi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun tindakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagai bagian dari proses hukum, sidang berikutnya akan menjadi momen penting untuk mengetahui apakah kedua mahasiswa tersebut akan dihukum atau mendapatkan pengampunan. Dengan adanya pembelaan yang akan disampaikan, diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap dalam menilai tindakan keduanya.

Proses hukum ini juga menjadi contoh bagaimana sistem peradilan bekerja dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aksi sosial dan politik. Dengan adanya proses yang transparan dan adil, diharapkan masyarakat dapat mempercayai sistem hukum yang ada di Indonesia.