Mantan Menteri Tiongkok Divonis Mati atas Korupsi Rp627 Miliar

Mantan Menteri Pertanian Tiongkok Dihukum Mati atas Kasus Korupsi

Seorang mantan pejabat tinggi Tiongkok, Tang Renjian, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, dijatuhi hukuman mati karena terbukti menerima suap. Pengadilan di Changchun, Provinsi Jilin, memberikan hukuman tersebut setelah menemukan bahwa ia telah menerima dana dan aset senilai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp627,3 miliar) selama periode jabatannya antara tahun 2007 hingga 2024.

Hukuman mati yang diberikan kepada Tang tidak langsung dilaksanakan. Pengadilan memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman selama dua tahun, dengan syarat bahwa Tang telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Putusan pengadilan menyatakan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh Tang telah menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan negara dan rakyat, sehingga layak mendapatkan hukuman mati.

Tang pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Gansu di bagian barat Tiongkok dari tahun 2017 hingga 2020 sebelum dipromosikan menjadi Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan. Pada November 2024, Partai Komunis Tiongkok memecatnya enam bulan setelah ia diselidiki oleh lembaga anti-korupsi dan dicopot dari jabatannya.

Pengadilan terhadap Tang adalah bagian dari kampanye besar-besaran yang digelar oleh Presiden Xi Jinping untuk membersihkan sistem pemerintahan dari praktik korupsi. Kampanye ini telah mengakibatkan penangkapan dan pengadilan terhadap beberapa tokoh penting dalam pemerintahan. Selain Tang, beberapa pejabat lain seperti Menteri Pertahanan Li Shangfu dan mantan Menteri Wei Fenghe juga sedang dalam penyelidikan serupa.

Selain itu, pendahulunya di posisi Menteri Pertanian, Dong Jun, juga dilaporkan sedang diselidiki atas tuduhan korupsi. Ini menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi yang dipimpin oleh Xi Jinping telah mencakup berbagai lapisan pemerintahan, termasuk institusi keamanan dan hukum.

Kampanye pembersihan aparat keamanan Tiongkok dimulai pada tahun 2020, dengan tujuan memastikan bahwa para petugas kepolisian, jaksa, dan hakim benar-benar setia, bersih, dan dapat dipercaya. Pada Januari lalu, Xi Jinping menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman terbesar bagi Partai Komunis Tiongkok. Para pendukung gerakan ini mengatakan bahwa kampanye tersebut berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.

Namun, ada pihak yang mengkritik bahwa kampanye antikorupsi ini justru digunakan untuk membersihkan para rival politik. Beberapa analis percaya bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Xi Jinping bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin tunggal dan membatasi kekuasaan para pesaing.

Beberapa insiden keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi juga sempat membuat heboh. Contohnya, seorang jenderal bintang tiga di Tiongkok nekat mengakhiri hidupnya setelah diselidiki dalam kasus korupsi. Selain itu, sejak tahun 2013, lebih dari 1,34 juta pejabat Tiongkok telah dihukum karena tindakan korupsi.

Dengan adanya hukuman terhadap Tang Renjian, semakin menegaskan bahwa kampanye antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok tetap berjalan secara intensif. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas sistem pemerintahan, tetapi juga untuk memperkuat otoritas presiden dalam memimpin negara.