Menggugat Perlindungan Peserta Didik Disabilitas

Kekerasan terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus: Tantangan dan Solusi dalam Sistem Pendidikan

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didik di lingkungan sekolah, khususnya siswa berkebutuhan khusus, menimbulkan keprihatinan mendalam bagi banyak pihak. Terlebih, informasi yang berkembang menunjukkan bahwa korban merupakan siswa yang membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hak dan martabat setiap individu, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi khusus.

Penganiayaan terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan tidak dapat diterima dengan alasan apa pun. Khususnya ketika korban adalah siswa berkebutuhan khusus, maka tindakan tersebut jelas melanggar prinsip dasar dari sistem pendidikan inklusif. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa semua aturan dan regulasi yang ada benar-benar ditaati serta diterapkan secara efektif.

Dalam rangka menangani kasus seperti ini, perlu adanya sanksi yang jelas terhadap pelaku kekerasan. Selain sebagai bentuk efek jera, sanksi juga menjadi bukti bahwa peraturan dibuat untuk ditaati. Namun, selain sanksi hukum, mediasi juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, penyelesaian kasus dapat dilakukan secara lebih manusiawi dan proporsional.

Beberapa regulasi yang relevan dalam kasus ini antara lain Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Selain itu, ada juga peraturan daerah yang khusus melindungi hak penyandang disabilitas. Di Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, terdapat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Aturan ini memberikan perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas, termasuk dalam hal pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan.

Selain itu, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 juga menjadi landasan penting dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam aturan ini, dibentuk Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertugas menerima pengaduan, menyampaikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Komite ini memiliki wewenang untuk:

• Menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran hak penyandang disabilitas.
• Menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran.
• Memberikan rekomendasi dalam pengembangan kebijakan.
• Melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.
• Mengeluarkan penilaian terhadap kinerja pemerintah dan pemerintah daerah.
• Menyelenggarakan mediasi antara pihak terkait.
• Memanggil pejabat yang berwenang untuk dimintai penjelasan.
• Memberikan teguran tertulis kepada pelaku pelanggaran.
• Mempublikasikan hasil kerja komite kepada publik.
• Memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil mewujudkan hak penyandang disabilitas.
• Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait hak penyandang disabilitas.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, perlindungan hukum terhadap siswa berkebutuhan khusus sudah sangat jelas. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan tersebut benar-benar diterapkan secara efektif atau hanya menjadi dokumen yang tidak memiliki realisasi. Masyarakat tentu menunggu bagaimana kasus ini ditangani, baik melalui jalur hukum maupun mediasi. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi semua peserta didik.